PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan buka suara perihal izin acara kampanyenya yang lagi-lagi dibatalkan secara tiba-tiba.

Melalui Instagram tim pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), acara Desak Anies mendadak kembali mengganti lokasinya, yang seharusnya digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta, terpaksa pindah ke tempat lainnya.

Anies menyoroti bahwa ini bukan kali pertama panitia Desak Anies kalang kabut mencari lokasi pengganti. Mereka kerap berpindah-pindah lebih dari sekali agar acara bisa terlaksana.

Anies meyakini ada pihak yang tidak menghendaki acara kampanyenya. Sebab, pembatalan izin selalu dilakukan tiba-tiba, ketika syarat dan ketentuan meminjam tempat sudah dipenuhi. Pun demikian perjanjian sudah saling disepakati.

"Saya tidak dengar dari panitia lagi, tapi apapun alasannya faktanya dicabut, lain kalau dari awal tidak diberi izin," kata Anies, di Bandar Udara Internasional Adisutjipto, Sleman, DIY, Selasa, 23 Januari 2024 lalu.

"Tapi kalau sudah ada izin berarti kan seluruh ketentuan sudah terpenuhi, semuanya sudah. Artinya gini, bagi yang tingkat operasional mereka tidak melihat ada masalah, seluruh persyaratan terpenuhi ya diberi izin. Sesudah itu kemudian ada yang level strategis baru kasih instruksi, kira-kira begitu logicnya," ujar dia lagi.

Baca Juga: Cek Fakta: 'Raja Terakhir' Habib Rizieq Shihab Turun Gunung Hadir di Kampanye Anies Baswedan, Ternyata Salah

Dia menambahkan, ini adalah kemunduran bagi demokrasi yang merupakan inti dari kehidupan bernegara di Indonesia. Anies mengaku prihatin terhadap mundurnya demokrasi di Tanah Air.

"Nah justru ini yang jadi masalah kapan kita mau maju demokrasinya kalau prosedur yang sudah diikuti dibatalkan oleh kepentingan yang kita nggak tahu kepentingannya apa," ujar Anies.

"Ini menurut saya ini setback demokrasi kita. Ini setback kemajuan kampanye kita dan ini bisa membuktikan apa yang dicurigai beberapa waktu ini. Pemilu kita sudah 5 kali yang bebasnya, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 di lima-limanya tidak ada pembicaraan dominan soal netralitas nggak ada. Baru di 2024, muncul lagi pertanyaan soal netralitas," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, meski akhirnya terlaksana di Yogyakarta, persoalan izin Desak Anies ini sebaiknya jadi pelajaran untuk penegakan keadilan berdemokrasi.

"Wah, kita udah mau move on pada acara berikutnya, tapi jadi pelajaran bagi semuanya, yuk kita beri kesempatan yang sama, kesetaraan yang sama," ucap Anies. ***