JAKARTA, iNews.id - Pengamat politik yang juga pendiri PolMark Research Centre Eep Saefulloh Fatah meminta capres nomor urut 1 atau 2 membuat undang-undang (UU) yang mengatur lembaga kepresidenan jika terpilih nanti. Eep berharap Ganjar Pranowo atau Anies Bawedan mengembalikan demokrasi ke jalan yang benar.

Pernyataan itu disampaikan Eep didasarkan atas kekecewaannya terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jujur saja, kita ngomong nama lah, kalau ternyata Ganjar ditakdirkan jadi presiden atau Anies ditakdirkan jadi presiden, kita harus peringatkan mereka berdua itu. Mereka enggak boleh berkhianat lagi seperti ini. 10 tahun, apalagi 5 tahun," kata Eep, di acara Ngobrolin People Power 14 Februari 2024 Bersama Masyarakat Jurdil di TPS (Tempat Perlawanan Serentak) di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Dia berharap UU lembaga kepresidenan membatasi kekuasaan presiden di masa krusial yakni pengujung pemerintahan.

"Wajib, bukan sunah muakkad itu, wajib, wajib hukumnya kita punya itu," tuturnya.

Pemilu 5 tahun sekali, lanjut Eep, merupakan titik kebangkitan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu penting lembaga kepresidenan nanti dibuat agar demokrasi di Indonesia berjalan baik.

"Menurut saya itu sangat penting. Kita harus bikin komitmen sama mereka, justru 5 tahun itu harus titik balik demokrasi indonesia," ujarnya.

"Beberapa hal umum, yang pertama saya menyaksikan Pak Jokowi ingin menang tetapi tidak ingin menggunakan cara demokrasi. Ini kesimpulan yang pertama. Saya bisa salah, tetapi sejauh ini itulah kesimpulan yang tepat yang bisa saya rumuskan," katanya, melanjutkan.

Editor : Anton Suhartono

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: