tirto.id - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan tidak ada pembahasan cawapres ketika enam ketum partai politik diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara, Jakarta. Hasto mengatakan tidak ada pembicaraan tokoh per tokoh dan pembahasan mengenai politik praktis.

Ia mengatakan pertemuan tersebut membahas kesinambungan kebijakan. Menurutnya, itu hal yang wajar ketika seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu keberlanjutan terhadap suatu capaian-capaian pemerintah.

"Bagaimana mewujudkan visi ke depan contoh Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga dengan adanya kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog-dialog antar pimpinan partai politik," kata Hasto di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Hasto mengklaim sedari awal PDIP bisa membedakan mana urusan politik praktis dan urusan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ia juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa dalam pertemuan enam pimpinan parpol bersama Jokowi itu adanya nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir yang digadang-gadang menjadi cawapres. Sebab, pertemuan itu membahas kepentingan bangsa.

"Bahwa di dalam antar-pimpinan partai, para politisi, para negarawan, bicara orang per orang itu sebagai bukan hal yang utama. Yang utama adalah kebijakan bangsa dan negara ke depan," tutur Hasto.

Sebelumnya, Jokowi mengundang Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dalam pertemuan di Istana Negara.

Namun, Ketum Nasdem Surya Paloh tak diundang. Nasdem satu-satunya parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang tak diundang Jokowi.

Jokowi mengungkap alasan tak mengundang Surya Paloh. Ia beralasan Nasdem tak diundang karena telah memiliki koalisi sendiri, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) bersama Demokrat dan PKS. Koalisi ini mengusung Anies Baswedan menjadi capres pada Pilpres 2024.

"Nasdem itu, kita harus bicara apa adanya, kan, sudah memiliki koalisi sendiri," ucap Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan dalam politik, hal itu wajar jika ada yang tak diundang untuk silaturahmi. Ia sendiri, kata dia, pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Orang nomor satu di Indonesia itu berjanji jika nanti bakal calon presidennya sudah resmi didaftarkan di KPU, dirinya tak akan lagi mencampuri.