26 Januari 2024 17:46 WIB

Moeldoko mengatakan bahwa dalam UU Pemilu sudah dijelaskan mengenai aturan untuk pejabat publik

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, menjelaskan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak. Moeldoko mengatakan Jokowi tidak semerta-merta menyiapkan diri untuk kampanye.

"Konteks yang disampaikan presiden itu bukan semerta-merta presiden akan menyiapkan diri untuk kampanye. Tapi ini sebuah kondisi yang menjawab situasi yang berkembang. Ini dipahami seperti itu konteksnya," kata Moeldoko dalam keterangannya, Jumat (26/1).

Moeldoko mengatakan bahwa Jokowi memberikan pemahaman soal apa yang diizinkan dan dilarang. Ia meminta masyarakat tidak berasumsi macam-macam.

Cak Imin: Pak Jokowi Tolong Belajar dari Pak SBY

"Sekaligus memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa jangan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, kan UU yang kita pegang, standar perangkat kita dari undang-undang, jangan dari perasaan, jangan dari asumsi, jangan dari macem-macem," ujarnya.

Moeldoko mengatakan bahwa dalam UU Pemilu sudah dijelaskan mengenai aturan untuk pejabat publik. Moeldoko mengatakan seluruh pejabat publik memiliki hak.

"Sebagai figur yang memiliki jabatan politik tentu hal-hal politiknya juga melekat nah itu diatur dalam UU pemilu, sangat jelas disebutkan di sana, presiden dan wapres, para menteri dan seluruh pejabat publik itu bisa memiliki hak untuk melakukan kampanye. Nah itu. Secara undang-undang seperti itu," lanjutnya.