27 Januari 2024 11:36 WIB

Airlangga mengatakan bahwa keberpihakan presiden bukan hal yang baru di Indonesia

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataan presiden boleh berpihak dan berkampanye di pilpres yang menjadi polemik di masyarakat.

"Pertama mengenai keberpihakan presiden itu kan dijamin oleh konstitusi dan UU pemilu. Dan itu bukan hal baru," kata Airlangga Hartarto usai acara Konsolidasi Partai Golkar Sumatera Regional I, Jumat (26/1/2024).

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa keberpihakan presiden bukan hal yang baru di Indonesia. Terlebih pemimpin Indonesia merupakan bagian dari partai politik.

Soal Jokowi Dampingi Kampanye, Ini Jawaban Gibran Rakabuming

"Saya kembali mengatakan dalam sejarah Indonesia mulai dari presiden Soekarno dia kan PNI (Partai Nasional Indonesia), kemudian Presiden Soeharto Golkar, Presiden Habibie Golkar, ibu Megawati PDIP, Gusdur PKB dan kemudian Presiden SBY Demokrat," bebernya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sikap politik Jokowi merupakan hak yang dijamin konstitusi.

"Jadi kalau hari ini Pak Presiden Jokowi menggunakan hak politiknya sesuai konstitusi, itu merupakan hal yang dijamin oleh konstitusi bahkan oleh UU pemilu itu," jelasnya.

Saat disinggung terkait arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Airlangga justru melontarkan sebuah pantun.

"Ya sudah gaharu Cendana pula sudah tahu bertanya pula," ucapnya.