KNews.id – Pada Selasa (23/1) viral di media sosial kondisi Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, yang dijaga ketat oleh sejumlah aparat atau petugas keamanan.
Salah satunya diunggah akun instagram warga eks Kampung Bayam, @kampungbayam1.

“Situasi kondisi kampung susun bayam di jaga ketat oleh pihak security JIS…. perlakuan intimidasi seperti ini hampir terjadi setiap ada media yang ingin meliput kami,,,real seperti Palestina,” demikian tulis unggahan mereka yang dilihat Rabu (24/1).

“Melakukan aktivitas sambil diawasi oleh pihak keamanan security JIS,” keterangan di unggahan yang lain di akun tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait situasi di Kampung Susun Bayam itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak tahu aparat keamanan menjaga ketat hingga sedemikian rupa di sana.

Heru mengatakan bahwa Kampung Susun Bayam merupakan aset milik PT. Jakarta Propertindo (JakPro).
“Saya kan enggak tahu ya. Itu kan aset mereka (Jakpro) ya,” kata Heru di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu.

Jejak Kampung Susun Bayam sejak Diresmikan Anies Baswedan
Meski begitu, Heru menyatakan akan mencarikan solusi terbaik terkait permasalahan Kampung Susun Bayam.

“Jadi saya tegaskan sekali lagi, Pj Gubernur DKI tidak mengabaikan, saya akan memberikan yang terbaik,” ujar pria yang pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara itu. Akses menuju Kampung Susun Bayam dijaga ketat oleh pihak keamanan yang mengaku berasal dari Jakarta International Stadium (JIS).

Petugas di sana menyatakan awak media dilarang masuk ke kawasan itu dengan alasan tidak memiliki izin untuk akses ke aset Jakpro tersebut. Pada Senin malam, berdasarkan pantauan, jalan utama menuju KSB digembok rantai besi. Oleh karena itu, warga harus menggunakan jalur alternatif yang berada disamping jalan tersebut.

Tidak hanya itu, jalur alternatif menuju KSB pun ditutup dengan menggunakan tali berwarna kuning hitam mirip garis polisi. Saat ditemui pada Selasa lalu, Furqon selaku ketua dari masyarakat Kampung Bayam menyebut bahwa pemasangan tersebut dilakukan sejak warga KSB didatangi Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

“Dari jam 12 malam, selepasnya Bang Ahmad Sahroni DPR RI ke sini lah itu mereka tarik police line proyek itu. Awalnya malah warga tidak boleh keluar masuk itu,” kata dia.

Tidak hanya berhenti di penutupan akses, aparat keamanan pun sempat mendatangi awak media yang sebelumnya masuk ke dalam untuk meliput kondisi Kampung Susun Bayam. Hal tersebut pun lantas mengakibatkan adu mulut antara warga dan pihak keamanan.

DPRD DKI Minta Warga Eks Kampung Bayam Difasilitasi soal Rusun

Sebelumnya, usai bertemu dengan warga di sana, Sahroni menggunggah ultimatum buat Pemprov DKI terkait Kampung Bayam di akun media sosialnya. Sahroni  yang merupakan anggota DPR dari Dapil III Jakarta yang meiiputi Jakarta Utara itu menyatakan akan mendatangi Heru.

“Saya minta Pj Gubernur DKI Heru beri langkah penyelesaian dalam waktu 2×24 jam. Kalau tidak saya bersama warga Kampung Bayam akan datangi kantor Bapak,” kata Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Sahroni menuturkan, hingga kini warga eks Kampung Bayam belum juga diberi akses untuk menempati Kampung Susun Bayam sebagai hak mereka. Padahal kampung susun tersebut sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya, Anies Baswedan untuk mereka.

“Setelah mendengar suara masyarakat Kampung Bayam secara langsung, saya rasa situasinya sudah sangat parah, tidak berperikemanusiaan,” katanya. Dia juga turut mengingatkan Heru terkait sikap Presiden Jokowi yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Pak Jokowi kan sangat pro kepada rakyat, nah sementara yang sekarang bapak lakukan itu kebalikannya, merenggut hak rakyat,” tegasnya. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendesak Pemerintah Provinsi DKI menjadwalkan pertemuan tiga pihak (tripartit) untuk menyelesaikan persoalan relokasi warga eks Kampung Bayam.

“Prinsipnya harus duduk bareng ketiganya jangan terus-terusan ribut tanpa ada penyelesaian,” kata Ida. Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menegaskan Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, sebagai Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS).

“Dari awal namanya HPPO, namanya HPPO kan hunian para pekerja,” kata Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin usai Media Appreciation Night 2023 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta.

PT Jakpro telah melaporkan adanya penyerobotan lahan secara ilegal di aset HPPO ke Polres Metro Jakarta Utara pada 7 Desember 2023 dan saat ini telah memasuki tahap penyidikan oleh pihak berwenang.
(Zs/CNN)