JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud tetap optimistis pasangan calon nomor urut 3 ini dapat menang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dalam satu putaran meski Presiden Joko Widodo menyebut bahwa presiden boleh berpihak ke salah satu kandidat.

"Melihat triangulasi big data TPN, posisi saya tidak berubah seperti dua pekan lalu, bahkan makin ke sini makin yakin Ganjar-Mahfud menang satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024,” kata Deputi Politik TPN Andi Widjajanto di Media Center TPN, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Andi mengatakan, keyakinannya makin kuat dengan melihat kerja keras Ganjar, Mahfud, dan elite TPN lainnya sepertj Tuan Guru Bajang, Yenny Wahid, Arsjad Rasjid, Andika Perkasa berkeliling Indonesia.

Baca juga: Beras Ditepel Stiker Prabowo-Gibran, TPN Ganjar-Mahfud: Bansos Bukan Milik Satu Paslon

Ia pun mengeklaim bahwa Ganjar-Mahfud mendapatkan sentimen positif dari publik atas performa mereka dalam empat debat yang sudah diselenggrakan.

“Di sisi lain, Prabowo-Gibran terus berada di sentimen negatif,” ujar mantan Sekretaris Kabinet itu.

Andi mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebut seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak ke salah satu kandidat juga mendapat sentimen negatif dari publik.

Merujuk data analisis TPN, Andi menyebut sentimen negatif kepada Jokowi turun semain besar dalam satu bulan terakhir, dari angka -62 persen menjadi -93 persen dalam tujuh hari terakhir.

“Khusus hari ini, sentimen negatif pada Joko Widodo di ‘X’ atau Twitter terkait pernyataan di Halim kemarin menunjukkan minus 96 persen," kata Andi.

Baca juga: Soal Pose Dua Jari dari Mobil Kepresidenan, TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Jokowi-Iriana Netral

Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa warganet menginginkan netralitas presiden dan tidak ingin Jokowi memiliki berpihak pada Pilpres 2024 karena anaknya, Gibran Rakabuming, menjadi salah satu kandidat.

Andi mengatakan, ada pula suara di media sosial yang ingin Jokowi fokus menyelesaikan masa jabatan keduanya sampai 20 Oktober 2024, terutama karena banyak persoalan dalam negeri maupun global yang perlu perhatian secara serius.

“Dari krisis ekonomi di Hong Kong, konflik Timur Tengah, sampai harga nikel yang terus turun memerlukan fokus presiden untuk dikerjakan, daripada ‘cawe-cawe’ urusan pemilu,” kata Andi.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pemilu.

Jokowi mengatakan, presiden maupun para pembantunya memiliki hak politik dan demokrasi untuk berkampanye dan berpihak.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata dia.