Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Relawan ProGib Nusantara, Hafif Assaf, menanggapi pernyataan Tom Lembong yang mengaku telah memberikan 'contekan' dan bantuan pidato kepada Presiden Joko Widodo selama tujuh tahun. Hafif menilai bahwa pengungkapan ini menunjukan bahwa Tom Lembong kurang bisa memahami batas profesionalisme sebagai mantan Menteri.

"Sebagai mantan menteri yang telah dipercaya untuk memberikan masukan kepada Presiden dan pernah menjadi bagian dari timnya Pak Presiden, Pak Tom Lembong seharusnya memahami batasan profesionalismenya serta etika kerja di lingkungan pemerintahan," kata Hafif dikutip Kamis (25/1/2024).

Ketua DPP Hubungan Antar Lembaga, Relawan ProGib Nusantara, Rully Satria juga menyampaikan hal serupa. Dia menyoroti bahwa tugas seorang menteri bukan hanya memberikan masukan. Namun, turut menjaga kerahasiaan dan integritas proses pengambilan keputusan di tingkat tertinggi.

"Tindakan Pak Lembong yang terang-terangan mengungkapkan 'contekan' untuk Presiden Jokowi ini justru menunjukkan kelemahan dalam memahami prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab seorang menteri," jelas Rully.

Kemudian, Bendahara Umum Relawan ProGib Nusantara, Abi Alamsyah menilai, pernyataan yang disampaikan oleh Tom Lembong tidak hanya merugikan reputasi dirinya sendiri tetapi juga dapat menciptakan preseden buruk bagi pejabat publik lainnya. Abi berharap, ini dapat menjadi titik balik bagi standar etika di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi dan profesionalisme pejabat publik.

"Ini adalah tentang menjaga standar etika dalam pemerintahan. Kami berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pejabat untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka," pungkas Abi.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko. Menurut Budiman, pernyataan Tom Lembong tersebut adalah sebuah pelanggaran etika profesional sebagai seorang mantan menteri.

"Pak Tom Lembong yang dulu sebagai pembantu presiden yang memberikan masukan kepada Pak Jokowi ini tidak layak diumumkan kepada publik. Apalagi menyebut kata ayahnya mas Gibran, melanggar etika profesional. Padahal Paslon satu seringkali bicara tentang etika," kata Budiman Sudjatmiko dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/1/2024).

Budiman menjelaskan, tugas seorang menteri sebagai pembantu presiden memang memberikan masukan kepada presiden sesuai keahliannya. Dia mengatakan, seorang presiden tidak mungkin menguasai semua hal.

"Presiden memang tidak akan menguasai semua hal secara detail, itulah tugas pembantu seorang menteri. Untuk itu dia dipercaya dan mendapatkan fasilitas dari negara. Toh, keputusan terakhir tetap diambil oleh Presiden," jelasnya.