Surabaya (beritajatim.com) – Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA) menyayangkan sikap Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga (PP IKA Unair), Khofifah Indar Parawansa, yang mendukung paslon 02, Prabowo-Gibran. Ini karena paslon ini dinilai memiliki rekam jejak yang kurang bagus.

“JAKA menyayangkan sikap Ibu Khofifah sebagai Ketum IKA Unair yang menjadi bagian dari tim sukses paslon 02 yang memiliki rekam jejak tidak bagus. Capresnya diduga memiliki potensi pelanggar HAM berat dan cawapresnya merupakan produk Mahkamah Konstitusi (MK) yang penuh dengan pelanggaran etik,” ujar Ketua JAKA, Teguh Prihandoko melalui pernyataan tertulisnya kepada media, Kamis (25/1/2024).

Sekadar informasi, JAKA merupakan wadah alumnus Unair yang memberikan dukungan kepada paslon 03 Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Pada Pilpres 2014 dan 2019, JAKA mendukung Jokowi sebagai capres, dan berhasil menghantarkan Jokowi menjadi presiden hingga dua periode.

Menurut Teguh, sikap Khofifah ini bertentangan dengan tagline Unair, yakni Excellent with Morality. Sebagai alumni yang merupakan bagian dari civitas akademika, terlebih sebagai Ketua IKA Unair, Khofifah seharusnya memahami betul dan berkomitmen untuk mengimplementasi nilai-nilai dari Excellent with Morality ini.

Teguh yang merupakan aktivis ’98 ini kemudian menilik lagi ke belakang saat masa jatuhnya Orde Baru. Dia mengingatkan akan adanya 13 korban penghilangan paksa atau penculikan para aktivis, yang di antaranya berasal dari Unair. Mereka yakni Herman Hendrawan dari Fisip Prodi Ilmu Politik angkatan 1990 dan Petrus Bima Anugerah (Bimo) yang juga dari Fisip, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 1993, yang merupakan yunior dari Khofifah.

“Seandainya teman-teman itu selamat dari penculikan, mereka akan menjadi manusia yang mumpuni (excellent, red) dan mempunyai moral yang baik dalam berkehidupan bernegara. Sayangnya, sampai saat ini nasib kawan-kawan yang merupakan pahlawan reformasi sampai saat ini tidak jelas nasibnya, masih hidup atau sudah tiada. Bahkan kalau sudah tiada, tidak ada kuburnya yang bisa diziarahi keluarganya. Itu semua merupakan hasil dari rekam jejak calon presiden yang potensi melanggar HAM berat,” papar Teguh.

Tak hanya capresnya yang memiliki rekam jejak yang tidak baik, kata Teguh, cawapresnya juga demikian. Gibran Rakabuming Raka merupakan calon yang tidak legitimated, karena merupakan hasil keputusan MK yang sarat dengan pelanggaran etik. Hal itu terbukti dengan putusan Mahkamah Kehormatan MK, yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Anwar Usman merupakan paman dari Gibran.

“Keputusan MK sarat dengan nuansa nepotisme, ada hubungan paman dan keponakan. Membasmi nepotisme adalah salah satu tujuan dari reformasi. Reformasi dengan tumbal aktivis dari mahasiwa Unair yang dinyatakan hilang karena penculikan atau penghilangan paksa,” ungkapnya.

“Jadi, kami mempertanyakan sikap dari Ibu Khofifah yang menjadi tim sukses paslon 02 selaku Ketua IKA Unair. Apakah tagline Excellent with Morality tidak berlaku bagi Ketua IKA Unair. Supaya tidak bertentangan dengan nurani Ibu Khofifah, kami minta untuk mengundurkan diri sebagai Ketua IKA Unair,” lanjutnya.

Teguh menegaskan, JAKA merupakan komunitas alumni Unair yang tetap konsisten dalam perjuangannya, untuk tidak memilih calon presiden dan berpotensi melanggar HAM berat sejak 2019. “Kami mengajak kepada seluruh civitas akademika Unair untuk menolak dengan tidak memilih pasangan calon yang potensi pelanggaran HAM dan produk MK yang melanggar etik dan nepotisme,” pungkasnya. (tok/ted)