PIKIRAN RAKYAT - Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman ikut mengomentari kisruh pernyataan Presiden Joko Widodo soal keberpihakan dan kampanye sebagai kepala negara. Menurutnya hal itu boleh-boleh saja asal tak ada kandidat yang diuntungkan atau dirugikan.

Selama tidak menggunakan fasilitas negara, bagi Habiburokhman sah bila Jokowi atau para menterinya ingin ikut serta berpartisipasi dalam kampanye mendukung paslon tertentu. Secara konstitusi, menurutnya tak ada yang keliru.

Ia menegaskan, ini bukan perkara netral atau tidaknya presiden, melainkan dampak yang akan ditimbulkan keberpihakan presiden. Habiburokhman melanjutkan, selagi tidak merugikan pihak tertentu, Jokowi boleh aktif beri dukungan.

"Diksi yang tepat bukan persoalan netral (atau) enggak netral, tapi merugikan atau tidak merugikan salah satu pasangan calon," kata dia, dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Habib menjelaskan, undang-undang telah memberi ruang bagi presiden untuk berkampanye. Meski, terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, di antaranya kekuasaan kepala negara jangan sampai disalahgunakan untuk keuntungan suatu pihak.

"Berpihak boleh, berkampanye pun boleh, tidak harus netral, tetapi tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan (yang) ada padanya untuk menguntungkan salah satu calon atau merugikan paslon yang lain," kata Habib.

Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran Catut Megawati dan SBY Sikapi Pernyataan Presiden Boleh Kampanye-Memihak

Presiden Jokowi menegaskan bahwa presiden maupun menteri berhak berpihak dan ikut kampanye pemilu, asalkan tidak memanfaatkan fasilitas negara.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata dia lagi.

Jokowi menekankan bahwa dirinya juga rakyat Indonesia yang memiliki hak berperan aktif dalam kampanye Pilpres dan Pemilu 2024.

"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," kata Jokowi. ***