Jakarta: Rencana Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam merupakan pukulan telak kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi Jokowi yang semakin terang benderang mendukung kubu 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pakar politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, rencana mundurnya Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap independensi, netralitas, termasuk kredibilitas pemerintahan yang selama ini ia berada di dalamnya. "Sikap mosi tidak percaya Mahfud itu tergambar jelas melalui narasi dan basis argumen yang selama dua kali debat cawapres, ia secara kritis menyerang pilihan-pilihan kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Jokowi. Sikap kritis Mahfud itu merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini juga semakin keras kepada Jokowi," ujarnya, Rabu, 24 Januari 2024. Menurutnya jika Mahfud mundur, ia akan memiliki keleluasaan ruang dan narasi untuk mengonsoli?dasikan basis kekuatan dan dukungan baru, Terlebih tiga minggu menjelang Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang. "Jika Mahfud masih berada di posisi pemerintahan saat ini, ia akan terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan terbatasi oleh protokoler," ungkap dia.   Sementara itu jika benar-benar ingin tampil kompetitif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02 yang menargetkan kemenangan satu putaran, maka kubu 03 membutuhkan akselerasi atau percepatan konsolidasi elektoral dari segmen undecided dan swing voters pada tiga minggu jelang pemilu ini. "Salah satu caranya, Mahfud sebaiknya membebaskan diri dari tanggung jawab lain dan harus benar-benar fokus dan fokus pada Pilpres, supaya tidak menyesal nantinya," imbuhnya. Adapun terkait dengan respon Presiden Jokowi yang menyatakan sangat menghormati keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam merupakan tanda lampu hijau. Hal ini yang juga mungkin diinginkan Jokowi. "Artinya, Jokowi merasa tidak keberatan sama sekali, bahkan mungkin keputusan itu yang ia tunggu-tunggu pasca mencermati sikap, posisi, dan basis argumen Mahfud dalam debat cawapres yang lebih mewakili karakter kuat oposisi ketimbang menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri," kata dia.

Jakarta: Rencana Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam merupakan pukulan telak kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi Jokowi yang semakin terang benderang mendukung kubu 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
 
Pakar politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, rencana mundurnya Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap independensi, netralitas, termasuk kredibilitas pemerintahan yang selama ini ia berada di dalamnya.
 
"Sikap mosi tidak percaya Mahfud itu tergambar jelas melalui narasi dan basis argumen yang selama dua kali debat cawapres, ia secara kritis menyerang pilihan-pilihan kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Jokowi. Sikap kritis Mahfud itu merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini juga semakin keras kepada Jokowi," ujarnya, Rabu, 24 Januari 2024.
Menurutnya jika Mahfud mundur, ia akan memiliki keleluasaan ruang dan narasi untuk mengonsoli?dasikan basis kekuatan dan dukungan baru, Terlebih tiga minggu menjelang Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang.
 
"Jika Mahfud masih berada di posisi pemerintahan saat ini, ia akan terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan terbatasi oleh protokoler," ungkap dia.
 
 
Sementara itu jika benar-benar ingin tampil kompetitif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02 yang menargetkan kemenangan satu putaran, maka kubu 03 membutuhkan akselerasi atau percepatan konsolidasi elektoral dari segmen undecided dan swing voters pada tiga minggu jelang pemilu ini.
 
"Salah satu caranya, Mahfud sebaiknya membebaskan diri dari tanggung jawab lain dan harus benar-benar fokus dan fokus pada Pilpres, supaya tidak menyesal nantinya," imbuhnya.
 
Adapun terkait dengan respon Presiden Jokowi yang menyatakan sangat menghormati keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam merupakan tanda lampu hijau. Hal ini yang juga mungkin diinginkan Jokowi.
 
"Artinya, Jokowi merasa tidak keberatan sama sekali, bahkan mungkin keputusan itu yang ia tunggu-tunggu pasca mencermati sikap, posisi, dan basis argumen Mahfud dalam debat cawapres yang lebih mewakili karakter kuat oposisi ketimbang menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri," kata dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(END)