KOMPAS.com - Langkah-langkah penting terus dikejar pemerintah dalam menyiapkan transformasi digital pemerintahan melalui Government Technology (GovTech).

Oleh karenanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar mengikuti rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan terkait koordinasi dan tindak lanjut GovTech, Rabu (24/1/2024).

“Hari ini pada rapat tindak lanjut GovTech bersama para menteri dan kepala lembaga telah ada keputusan penting terkait referensi standar harga serta rekrutmen talenta digital,” ungkap Anas melalui keterangan persnya, Rabu.

Anas menyampaikan bahwa referensi standar harga tersebut berkaitan dengan talenta digital yang akan menjalankan GovTech yang nantinya dioperasionalkan oleh badan usaha milik negara (BUMN), Perum Peruri.

Baca juga: Bangun Kanal Layanan ASN, Kemenpan-RB Percepat Pembahasan RPP Manajemen ASN

Referensi standar harga itu didasarkan hasil dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Hal kedua yang dibahas dalam rapat ini adalah terkait dengan pengintegrasian layanan kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas.

Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.

Terkait dengan Digital ID, Menteri Anas menyampaikan bahwa identitas kependudukan digital ini akan diterapkan pada pemerintah daerah yang menjadi pilot project.

Baca juga: Kemenpan-RB Matangkan Skenario Pemindahan ASN dan Pemenuhan CASN 2024 K/L di IKN

Digital ID ini nantinya akan digunakan untuk masuk ke dalam portal nasional, baik pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan, serta aplikasi SPBE prioritas lainnya.

"Sehingga perlu peningkatan kapabilitas, baik dari segi fitur dan kesiapan infrastruktur agar siap mengakomodasi jutaan user dalam satu waktu," tuturnya.

Kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas SPBE juga diminta untuk melakukan percepatan penugasan dengan Peruri. Percepatan ini untuk menyepakati Solusi Tepat Guna serta menyusun penugasan Peruri.

“Pertemuan ini juga membahas kesiapan kementerian dan lembaga terkait dalam pengintegrasian dan laporan dari Kementerian BUMN dan Peruri terkait dengan persiapan teknis untuk pembangunan GovTech,” lanjut dia.

Dalam kesempatan ini, Anas juga menyampaikan perlunya perkembangan dari kementerian dan lembaga pemilik layanan prioritas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terkait konsolidasi dan keterpaduan layanan ke protal nasional.

Baca juga: GovTech Segera Diluncurkan, Kemenpan-RB Siapkan Pilot Project Integrasi Layanan Digital di Daerah

"Terkait hal ini, Kemenpan-RB bersama Kemenkominfo serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan memastikan konsolidasi layanan serta tata kelola interoperabilitas data," sebut dia.

Kemudian, lanjutnya Kementerian BUMN akan melakukan percepatan transformasi Perum Peruri agar dapat menyiapkan GovTech yang berkelas dunia.

Hal tersebut dilakukan dengan membentuk task-force di Peruri, rekrutmen ahli digital, serta penguatan strategi komunikasi kepada pemangku kepentingan dan juga masyarakat.

“Direncanakan minggu depan ada pertemuan lagi untuk membahas kemajuan dalam penyiapan GovTech ini. Mudah-mudahan upaya pemerintah dalam menghadirkan GovTech ini berjalan dengan baik sebagaimana target dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)," tutur Anas.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim, serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Dalam RPP Manajemen ASN, Kemenpan-RB Bahas Reformasi Pengelolaan Kinerja ASN

Hadir pula, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.