Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengikuti rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Marves terkait koordinasi dan tindak lanjut government technology (GovTech). Kegiatan ini untuk mempercepat persiapan transformasi digital pemerintahan.

"Hari ini pada rapat tindak lanjut GovTech bersama para menteri dan kepala lembaga telah ada keputusan penting terkait referensi standar harga serta rekrutmen talenta digital," ungkap Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (24/1/2024).

Lebih lanjut, Anas menyampaikan referensi standar harga terkait talenta digital yang akan menjalankan GovTech yang nantinya dioperasionalkan oleh BUMN Perum Peruri. Referensi standar harga ini berdasarkan hasil dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, hal kedua yang dibahas dalam rapat tersebut terkait pengintegrasian layanan kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas. Sembilan layanan prioritas tersebut, yakni layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.

Terkait dengan Digital ID, Anas menyampaikan identitas kependudukan digital ini akan diterapkan pada pemerintah daerah yang menjadi 'pilot project'. Digital ID nantinya akan digunakan untuk masuk ke dalam Portal Nasional, baik pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan, serta aplikasi SPBE prioritas lainnya. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapabilitas, baik dari segi fitur dan kesiapan infrastruktur agar siap mengakomodasi jutaan user dalam satu waktu.

Adapun kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas SPBE juga diminta untuk melakukan percepatan penugasan dengan Peruri. Percepatan ini untuk menyepakati Solusi Tepat Guna serta menyusun penugasan Peruri.

"Pertemuan ini juga membahas kesiapan kementerian dan lembaga terkait dalam pengintegrasian dan juga laporan dari Kementerian BUMN dan Peruri terkait dengan persiapan teknis untuk pembangunan GovTech," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anas menyampaikan perlunya perkembangan dari kementerian dan lembaga pemilik layanan prioritas SPBE terkait konsolidasi dan keterpaduan

layanan ke Portal Nasional. Untuk itu, Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan memastikan konsolidasi layanan serta tata kelola interoperabilitas data.

Selanjutnya, Kementerian BUMN akan melakukan percepatan transformasi Perum Peruri agar dapat menyiapkan GovTech yang berkelas dunia. Ini dilakukan dengan membentuk task-force di Peruri, rekrutmen ahli digital, serta penguatan strategi komunikasi kepada pemangku kepentingan dan juga masyarakat.

"Direncanakan minggu depan ada pertemuan lagi untuk membahas kemajuan dalam penyiapan GovTech ini. Mudah-mudahan upaya pemerintah dalam menghadirkan GovTech ini berjalan dengan baik sebagaimana target dan arahan Presiden Joko Widodo," pungkasnya.

Sebagai informasi, rapat ini diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian' Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh; Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian; serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.