Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bilang presiden boleh kampanye dan memihak. PSI menilai presiden dan menteri memiliki hak politik yang sama sebagai warga negara.

"Pak Jokowi benar. Presiden dan Menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa," kata Sekjen DPP PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).

Raja Juli lalu mencontohkan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Dia menuturkan saat Megawati mencalonkan diri sebagai capres di 2004, Megawati berkeliling Indonesia, mengkampanyekan dirinya dan juga PDIP.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye," lanjut Raja.

Kemudian, dia juga memberi contoh lain. Raja Juli mengatakan di Amerika Serikat, Presiden Barack Obama berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton saat melawan Donald Trump.

"Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Raja Juli berharap Jokowi menindaklanjuti pernyataan itu dengan dukungan terbuka. Dia pun meyakini Jokowi memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2.

"Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada paslon nomor 02 dan parpol nomor 15, PSI partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," pungkas Raja.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.

(amw/eva)

Ulasan Debat Pilpres 2024

Temukan analisa debat capres-cawapres pilihanmu hanya di detikpemilu!