PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, dinilai kini lebih rajin mengkritik pemerintah setelah menjadi calon wakil presiden nomor urut 3, pendamping Ganjar Pranowo.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah. Dia mengatakan, Mahfud sebaiknya mundur dari kabinet Jokowi.

Sebab, kata dia, selama Mahfud MD masih berada di Kabinet Indonesia Maju, kritik tersebut tidak pantas keluar lantaran dia adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri.

Baca Juga: Reaksi Hasto PDIP Soal Ganjar Sarankan Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam

"Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet," ujar Fahri Hamzah, dikutip dari keterangan tertulisnya pada Selasa, 23 Januari 2024.

Kritik Fahri Hamzah tersebut keluar setelah penyampaian Mahfud MD dalam debat keempat Pemilu 2024. Dia menyoroti soal perkataan Mahfud yang menyebut ada aparat hukum hingga pejabat yang mem-backup perusahaan tambang ilegal di Indonesia.

Justru, kata Fahri, bila memang ada aparat penegak hukum yang menjadi bekingan hingga pejabat juga, justru kesalahan Mahfud MD sendiri yang masih menjabat Menkopolhukam hingga saat ini.

"Itu salahnya Pak Mahfud semua, ya dia Menko-nya, artinya dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan, dia emang Menkonya. Jadi, Pak Mahfud enggak bisa ngeritik pemerintah, di bidang polhukam itu urusannya dia," ujarnya.

Agar tidak terjadi situasi seperti ini, Fahri menyarankan Mahfud MD tidak berada di dalam kabinet atau keluar dari pemerintahan saat ini. Tetapi kalau mengkritik sementara masih menikmati fasilitas negara, menurut Fahri itu tidak baik.

"Kan sudah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari Pak jokowi. Karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakan hukum tapi saya dihambat oleh Presiden, ngomong gitu dong. Dia (Mahfud MD) masih menikmati itu juga di dalam, enggak boleh ya," ujarnya.***