PIKIRAN RAKYAT - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD membantah soal isu yang menyebut Mahfud MD akan mengundurkan diri sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam). 

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan isu mundurnya Mahfud dari kursi Menkopolhukam adalah kabar yang tidak benar. Dia memastikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu masih menjabat sebagai Menkopolhukam. 

"Isu tersebut tidak benar. Tidak ada," kata Chico Hakim saat dikonfirmasi, Selasa, 23 Januari 2024. 

Beredar informasi bahwa Mahfud akan menanggalkan jabatan Menkopolhukam. Bahkan, sempat beredar kabar Mahfud akan mengumumkan pengunduran dirinya pada hari ini Selasa, 23 Januari 2024, malam. 

Baca Juga: Kasus Perundungan Pelajar SD di Sukabumi, Dua ABH Dikembalikan ke Orangtua

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta pejabat negara termasuk Mahfud yang berkontestasi di Pilpres 2024 agar mundur dari jabatannya demi menghindari konflik kepentingan. 

“Sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. gubernur, bupati, wali kota, mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. 

“Maka saya sarankan mundur. Berubahlah aturan termasuk Pak Mahfud,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga: Mahfud MD Tak Pantas Kritik Pemerintah jika Masih Duduk di Kabinet Jokowi, Kata Fahri Hamzah

Ganjar mengaku telah berdiskusi dengan Mahfud terkait usulan agar pejabat yang mengikuti kontestasi politik untuk melepas jabatannya. Selain itu, dia juga mendorong supaya ada aturan lebih tegas terkait pejabat negara yang mengikuti pilpres. 

"Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair," tuturnya. 

Ganjar turut menyoroti banyaknya pejabat negara yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye ke daerah-daerah dengan alasan kunjungan kerja.

"Orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tetapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," kata Ganjar.***