Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni menjawab pernyataan cawapres nomor urut 3, Mahfud Md yang menyebut belum adanya sertifikat redistribusi tanah. Dia mengatakan program redistribusi tanah justru melonjak selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Tidak benar bahwa tidak ada redistribusi tanah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan terjadi lonjakan redistribusi tanah untuk rakyat 9 tahun terakhir," kata Raja Juli kepada wartawan, Selasa (23/1/2024).

Dia menyampaikan, redistribusi tanah sudah dilakukan sejak Undang-Undang Pokok Agraria disahkan pada 1961. Dalam kurun 1961 hingga 2014, jumlah tanah yang berhasil diredistribusi kepada rakyat berjumlah 2,79 juta bidang.

Namun, kata Raja Juli, Jokowi berhasil meredistribusi 2,96 juta bidang tanah selama 9 tahun masa kepemimpinannya.

"Sekali lagi bandingkan 53 tahun hanya 2,79 juta bidang denga 9 tahun 2,97 juta bidang," ujarnya.

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menuturkan Jokowi menempatkan Civil Society Organization (CSO) sebagai partner setara dalam menyelesaian konflik agraria. Hingga kini, ada 24 Lahan Prioritas Reformas Agraria (LPRA) yang sudah diselesaikan, berdasarkan kesepakatan pemerintah dan CSO.

"Warisan masalah agraria sangat kompleks. Namun 9 tahun kepemimpinan Pak Jokowi telah memperlihatkan komitmen dan keseriusan kerja yang luar biasa dalam menyelesaikan persoalan agraria," jelasnya.

"Dan oleh karena itu wajib dilanjutkan dan disempurnakan oleh pemimpin selanjutnya," sambung Raja Juli.

Dalam debat keempat semalam, Calon Wakil Presiden Mahfud MD dan Muhaimin Iskanda kompak menilai program strategis nasional food estate gagal. Mahfud dan Cak Imin menilai food estate di era Presiden Joko Widodo merupakan pengembangan pangan terintegra...