SUMUTPOS.CO – Debat keempat yang ditampilkan para calon wakil presiden menyisakan sejumlah polemik. Mulai dari persoalan teknis, akurasi substansi data, hingga polemik gimik di panggung debat.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, dari aspek teknis pihaknya akan segera menggelar evaluasi. Rencananya, evaluasi digelar besok (24/1) bersama tim pasangan calon.

“Kita rumuskan catatan-catatan pentingnya apa yang kemudian ke depan untuk kampanye ke lima atau kampanye terkahir, saran perbaikan yang akan kita lakukan apa,” ujarnya di Kantor KPU, kemarin.

Dalam debat, sejumlah dugaan pelanggaran tata tertib kembali terjadi. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka misalnya, beberapa kali keluar podium yang sudah disediakan. Kemudian, ada lagi kasus para penonton yang terus mengganggu jalannya debat. Hasyim mengakui, kasus-kasus tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi yang bakal dibahas. “Termasuk catatan dari bawaslu juga akan kita jadikan bahan untuk perbaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu sosok yang banyak mendapat sorotan adalah Gibran. Meski mendapat banyak sorotan, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid menilai, sudah tampil maksimal. “Tidak ada yang sempurna bagi seorang manusia, itu biasa karena kesempurnaan hanya milik Tuhan,” ujarnya di Kantor TKN kemarin.

Dari sisi substabsi, Nusron menilai, yang disampaikan Gibran sudah komprehensif. Diksi yang dilontarkan juga dapat dipahami semua kalangan. Kalaupun ada istilah-istilah khusus yang keluar, baginya itu wajar. “Itu memang istilah istilah yang jamak dalam dunia itu,” imbuhnya.

Green inflation misalnya, itu diksi yang kerap diucapkan orang yang benar-benar menggeluti ekonomi hijau. Begitu juga soal Lithium Ferro Phospate yang menjadi bahasan terbaru di industri baterai. “Susah kalau ngomong sama orang yg tak mengetahui substansinya jadi serba susah,” terangnya. Dia justru khawatir, jika pemimpin tidak paham persoalan riil, maka akan disetir kepentingan asing.

Kemudian terkait Gimik yang dilakukan Gibran, Nusron menganggap sebagai bagian dari gaya komunikasi untuk mencairkan suasana. Misalnya saat menyindir Cak Imin membaca catatan atau menggunakan botol plastik.

Yang terpenting, lanjut dia, Gibran tidak mempersoalkan hal-hal yang sifatnya personal. “Kalau ada yg mengatakan mas Gibran etikanya gak sopan saya rasa tidak,” tuturnya membela. Jika tak punya adab, Nusron yakin Gibran tidak akan salaman dan mencium tangan kepada Mahfud maupun Muhaimin.

Kemudian dari sisi substansi, TKN membantah tuduhan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD yang menyebut program lumbung pangan nasional atau food estate gagal dan merusak lingkungan.

Komandan Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengatakan, mewujudkan lumbung pangan nasional di atas lahan mencapai ribuan hektare memang bukan perkara mudah. Kebijakan ini membutuhkan proses panjang hingga hasilnya bisa dinikmati oleh banyak pihak.

Budi menjelaskan, berdasarkan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPR RI, program lumbung pangan nasional di wilayah Sumatera Utara dengan fokus tanaman produk holtikultura seperti bawang dan kentang, sudah membuahkan hasil.

Sementara, lahan di kawasan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, juga telah ditanami jagung dan singkong dengan produktivitas lahan yang sngat baik. “Lahan di Kabupaten Gunung Mas yang sering menjadi sorotan berbagai pihak, per hari ini sudah tertanam dan akan panen 8 hektare jagung dan 5 hektare singkong. Dengan produktivitas singkong mencapai 20 ton per hektate dan jagung 6 ton per hektare,” kata Budi.

Dalam kesempatan itu, Budi juga membantah framing yang menyebut proyek lumbung pangan nasional di Kabupaten Gunung Mas merusak lingkungan. Berdasarkan kondisi di lapangan, lahan yang digunakan untuk food estate adalah lahan eks area hutan produksi yang tidak produktif.

Sementara itu, terkait ‘serangan’ Gibran, Muhaimin Iskandar menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat. Baginya, ada yang lebih penting dari masalah itu. Salah satunya situasi nasional yang tidak biasa-biasa saja saat ini. “Yang harus terus diserukan bahwa krisis iklim (adalah) bencana ekologi,” ujarnya.

Gus Muhaimin menegaskan, krisis iklim tidak hanya menjadi ancaman nasional. Tapi juga ancaman dunia. Karena itu, dia menilai kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan harus dihentikan. “Tidak boleh membiarkan perusakan atas nama mencari kekayaan sendiri dari alam yang sudah panas seperti ini,” ujarnya.

Terkait gimmick Gibran dalam debat cawapres, Captain Timnas Amin M. Syaugi Alaydrus sepakat dengan Gus Muhaimin.

Terpisah, pihak Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud juga memberikan evaluasi. Anggota Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, semua gagasan yang disampaikan calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD dalam debat keempat, sudah tertera dalam penjelasan visi-misi pasangan calon nomor urut tiga itu.

“Jadi, yang disampaikan itu untuk mempertegas komitmen memperkuat desa, reforma agraria, dan mewujudkan kedaulatan pangan,” terangnya dalam diskusi di Media Center TPN kemarin. Anggota Komisi VI DPR RI itu menegaskan, locus dari persoalan masyarakat adat, pangan, dan reforma agraria ada di desa dan kelurahan. Dari sinilah lahir semboyan desa kuat, Indonesia maju, dan berdaulat.

Menurut Rieke, garda terdepan dari pemerintahan adalah desa dan kelurahan, sehingga desa memiliki substansi yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan. “Ganjar-Mahfud bertekad memperkuat desa dan kelurahan. Tidak ada kedaulatan dan kemajuan kalau desa kita tertinggal,” jelasnya.

Rieke memaparkan, pentingnya desa sebagai pusat dari demokrasi. “Kita ada dalam era otonomi daerah, bukan di negara sentralistik, dengan ujung tombak pembangunan ada di desa. Syaratnya, harus ada data yang akurat, aktual, dan relevan,” terangnya.

Rieke mencontohkan, data yang tak akurat menyebabkan kerugian negara Rp 120 trilun per tahun karena ada 52 juta penerima bansos fiktif. Untuk itulah, Mahfud mendukung Mensos Tri Rismaharini untuk membongkar data terpadu kesejahteraan dosial (DTKS).

Terkait debat keempat antar cawapres, Rieke meminta agar saat orang berbicara data, jangan dibangun perspektif seakan sedang menakut-nakuti rakyat atau menyatakannya sebagai kerahasiaan. “Tidak ada rahasia kalau Anda pakai duit negara,” tegasnya.

Misalnya, dia pernah membongkar kasus minyak goreng, kepemilkian lahan atau HGU oleh pemilik perkebunan kelapa sawit, tapi mereka memiliki perusahaan minyak goreng. “Ini perlu dibahas dan ada kaitannya dengan agraria,” tegasnya. Rieke pun menggarisbawahi persoalan kedaulatan pangan hanya bisa diselesaikan jika punya data yang akurat dan relevan dalam data desa presisi. Satu Data Indonesia itu diambil dengan menggunakan drone dan melibatkan masyarakat desa.

Pada debat cawapres Senin lalu, salah satu hal yang juga disinggung adalah kegagalan food estate. Hal ini mendapatkan tanggapan dari istana. Koordinator Staf Khusu Presiden Ari Dwipayana mengatakan tujuan kebijakan food estate untuk merespon situasi pandemi Covid-19 dan ancaman krisis pangan. “Banyak negara yang menjadi negara gagal karena tidak mampuuntuk memenuhi kebutuhan pangan. Termasuk harga pangan melambung tinggi,” katanya kemarin.

Food estate digunakan sebagai salah satu lumbung pangan. Harapannya bisa memenuhi cadangan pangan pemerintah. Dengan cara ini diharapkan Indonesia dapat mandiri atau tidak tergantung dengan negara lain. “Tidak perlu impor. Tidak perlu tergantung negara lain,” kata Ari.

Dia mengakui dalam implementasinya food estate tidaklah mudah. Artinya masih ada yang harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. “Perlu evaluasi ya perbaikan,” bebernya. Dia menolak jika dikatakan gagal. Sebab dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang sifatnya komplek. Sehingga perlu ada penyempurnaan.

Ari juga menanggapi adanya unggahan dari akun Twitter Kementerian Pertahanan yang menggunakan hastag PrabowoGibran2024 kemarin pagi. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menyebut harus ada netralitas ASN, TNI, dan Polri. “Arahan presiden tegas sekali netralitas ASN TNI Polri penting sekali harus dijaga oleh semua kementerian dan lembaga,” ucapnya. Menurutnya, internal Kementerian Pertahanan akan melakukan evaluasi terkait hal ini. (far/tyo/lum/lyn/jpg)