KNews.id –  Tiga calon presiden yang berkontestasi pada Pilpres 2024 berkomitmen untuk menguatkan kembali peran KPK. Namun, hanya capres Anies Baswedan yang dinilai memiliki langkah yang konkret untuk merealisasikan komitmen tersebut.

Demikian disampaikan mantan Ketua KPK Abraham Samad menanggapi pemaparan tiga capres dalam acara “Paku Integritas Calon Presiden dan Wakil Presiden” yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, 17 Januari 2024 lalu.

“Pertama, kalau kita melihat secara jujur, setelah kita membandingkan, ketiga calon ini semua mengatakan ingin mengembalikan KPK seperti dulu, menguatkan dan menjadikan lembaga KPK yang independen yang terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ketiga-tiganya menyatakan begitu,” jelas Abraham dikutip KBA News dari kanal YouTube @Kompas TV, Sabtu, 20 Januari 2024.

“Tapi hanya satu yang menyatakan bahwa untuk mengembalikan KPK seperti dulu sebagai lembaga independen, yang harus dilakukan adalah merevisi undang-undangnya, memperbaiki undang-undangnya kembali. Yaitu paslon nomor satu, Anies Baswedan. Jadi itu clear, ada cara yang disampaikan, merevisi Undang-Undang KPK tahun 2019,” sambungnya.

Dia juga memuji solusi Anies yang paling realistis untuk mengembalikan kepercayaan publik, mengingat sejumlah pimpinan KPK terseret kasus, belum lagi sebanyak 93 pegawai KPK diduga terlibat praktik pungutan liar alias di rutan KPK.

Yaitu, memperhatikan standar etika di tubuh KPK. “Pak Anies juga mengatakan mengembalikan standar etika dan moral pegawai KPK,” ungkapnya.

Menurutnya, kalau kita ingin mengembalikan standar etika dan moral pimpinan dan pegawai KPK, maka yang harus diperhatikan adalah masalah rekrutmen.

“Pertama rekrutmen komisioner, pimpinan KPK itu harus diperbaiki. Dan rekrutmen para pegawai KPK. Kita tidak boleh lagi melakukan rekrutmen pimpinan KPK yang bermasalah atau yang moral atau standar integritasnya itu rendah,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam pemaparannya dalam acara Paku Integritas tersebut, Anies sejumlah komitmen yang dilakukan ketika terpilih menjadi presiden.

Pertama, mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan korupsi. “Dan ini artinya merevisi UU KPK. Kami ingin agar revisi bisa mengembalikan KPK secara legal berwibawa lagi seperti dulu supaya kembali posisi KPK yang kuat,” ucapnya.

Kedua, Anies menekankan perlunya standar etika yang tinggi di tubuh KPK. “Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan ke KPK, sehingga bukan saja Undang-undangnya yang memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya, baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etika yang amat tinggi,” ujarnya.

Ketiga, Anies berkomitmen melakukan perbaikan rekrutmen di KPK. “Kita perbaikan sama-sama, bukan saja rekrutmen tingkat pimpinan (calon anggota KPK) yang diusulkan Presiden maupun rekrutmen tingkat staf, bukan sekadar mencari kerjaan tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi,” tandasnya. (Zs/Kba)