JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi santai tudingan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka soal penggunaan kekuasaan kepala daerah atau kementerian/lembaga yang pejabatnya berafiliasi kepada partai politik tertentu.

Tudingan ini sebelumnya disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman yang menilai ada penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang terkait pengadaan motor yang dicat berwarna merah, warna yang identik dengan warna PDI-P.

Adapun Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu adalah rekan Ganjar di PDI-P.

Ganjar pun meminta motor warna merah itu diganti warna lain agar tak perlu dipersoalkan.

“Ya besok kalau enggak dicat putih,” kata Ganjar saat ditemui di kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Grha Oikumene, Senin (22/1/2024).

Baca juga: Jokowi dan Gibran Keliling Jateng, Upaya Buntuti Ganjar?

Habiburokhman sebelumnya menyebutkan, ada tiga skenario hitam untuk menjegal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Habiburokhman mengatakan, skenario itu dilakukan dengan cara-cara yang ilegal, terstruktur, sistematis, dan masif.

“Motif penjegalan tersebut karena meroketnya elektabilitas Prabowo-Gibran yang bisa jadi membuat sebagian orang frustasi. Prabowo-Gibran selalu unggul telak di semua lembaga survei terpercaya, baik dalam simulasi tiga pasion ataupun dengan simulasi dua pasion jika terjadi dua putaran,” kata Habiburokhman dalam keterangannya kepada awak media di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (21/1/2024).

Skenario kecurangan pertama, sebut Habiburokhman, dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah atau kementerian/lembaga yang pejabatnya berafiliasi kepada partai politik tertentu.

“Fenomena ini terjadi di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Contohnya antara lain adanya dugaan penggunaan APBD Kota Semarang untuk pengadaan motor warna merah yang identik dengan warna parpol tertentu,” ucap Habiburokhman.

Baca juga: CEK FAKTA: Mahfud Sebut Laju Penggundulan Hutan RI Tertinggi di Dunia

Kemudian, dugaan mobilisasi Dharma Wanita untuk menghadiri senam bersama istri salah satu capres di Sulawesi Utara pada Rabu (17/1/2024) lalu.

“Dan dugaan dimanfaatkannya Petugas Pendamping Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menjadi tim pemenangan salah satu paslon,” kata Habiburokhman.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, jika Tim Petugas Pendamping Desa tersebut menolak mendukung paslon tersebut, SK tidak diperpanjang.

“Terakhir, kita juga dikejutkan dengan beredarnya surat suara yang sudah tercoblos salah satu paslon di Taiwan,” kata Habiburokhman.

“Terkait dugaan kecurangan ini, sejauh ini kami sudah melaporkan 41 laporan ke Bawaslu, dua laporan ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, 5 laporan ke DKPP serta 5 laporan pidana. Kami juga sedang menginventariskan puluhan dugaan kecurangan lainnya,” ujar dia.

Baca juga: Gibran Dinilai Provokatif Saat Debat, Cak Imin dan Mahfud Substansial