PIKIRAN RAKYAT - Heboh di media sosial, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menkominfo, Budi Arie Setiadi untuk menggantikan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim.

Surat tugas untuk Budi Arie telah sah diteken Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Pratikno, dan berlaku per Jumat, 19 Januari 2024 kemarin. Dalam isi surat penunjukkan itu, mandat mesti dijalankan selama Menlu Retno Marsudi bepergian dinas ke luar negeri.

“Berkenan dengan surat Menteri Luar Negeri nomor 017/BK/2024/01 tanggal 17 Januari 2024, yang ditujukan kepada Presiden, hal permohonan Izin Perjalanan DInas ke New York, Amerika Serikat, dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim selama Menteri Luar Negeri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri pada tanggal 21 sampai 22 Januari 2024,” demikian bunyi surat tugas tersebut.

Menlu RI, Retno Marsudi memang diketahui sedang melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat (AS) selama dua hari, dari tanggal 21-22 Januari 2024 mendatang. Meski begitu, penunjukan Budi Arie Setiadi berakhir jadi polemik di tengah masyarakat.

Isu ini mendadak jadi sorotan, khususnya platform X (dulu Twitter). Publik ramai mempertanyakan penunjukan Budi Arie oleh Jokowi. Pasalnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) masih ada di Indonesia, untuk memegang mandat posisi Menlu sementara waktu.

Terutama, publik menilai bahwa Wamenlu memiliki pemahaman lebih unggul dari Budi Arie, mengenai tugas-tugas Menlu dan Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan. Publik juga menilai wajar kunjungan kerja Menlu ke luar negeri, sehingga tak harus digantikan sesiapa.

Tak sampai di sana, masyarakat juga menganggap 'janggal' Wamenlu Pahala Mansury yang ditugaskan Retno Marsudi untuk dinas luar negeri ke Uganda, bertepatan dengan penunjukan Budi Arie.

Dari selentingan kabar beredar, Pahala saat ini menghadiri acara dinas KTT GNB (Gerakan Non Blok) dan South Summit ke-3 dari tanggal 15-19, dan 21-22 Januari 2024.

Baca Juga: Prabowo: Orang yang Bilang Rakyat Gak Minta Makan, Otaknya Enggak Jalan

Beredar isu 15 menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundurkan diri dari jabatan. Kabinet Jokowi disebut-sebut alami keretakan internal.

Dua menteri yang dinarasikan akan pergi meninggalkan kabinet di antaranya adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Kabar resign Menkeu Sri Mulyani yang paling kuat beredar di kalangan publik. Narasi sempat menjadi bola liar sebelum adanya keterangan resmi dari pihak Kemenkeu atau dari pribadi Sri Mulyani.

Mulanya, kabar ini datang dari Ekonom Faisal Basri. Dia menyampaikan bahwa Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki adalah Menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II.

Sejauh ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kondisi di Kabinet Indonesia Maju dalam keadaan baik-baik saja. Kepala negara menegaskan masih rutin menggelar rapat bersama para menteri-menteri.

Begitupun Sri Mulyani, ia menegaskan bahwa dia masih rutin bekerja sebagaiman tugas dan fungsi hariannya di kabinet Jokowi. Dia menepis tegas kabar yang tersiar. Hingga saat ini, belum ada tanggapan apa pun dari Istana mengenai polemik yang timbul dari langkah mendadak Jokowi mengganti Menlu Retno untuk sementara. 

Menlu Retno Marsudi yang memiliki nama lengkap Retno Lestari Priansari Marsudi lahir di Semarang, 27 November 1962. Retno adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI, yang dilantik pada tanggal 27 Oktober 2014.

Dia merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 1985. Setelah itu, dia mengambil beberapa program studi lain, yaitu "Undang-Undang Uni Eropa" di Haagse Hogeschool di Den Haag dan "Studi Hak Asasi Manusia" di Universitas Oslo.

Retno bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada tahun 1986 dan telah bertugas di berbagai pos. Beberapa di antaranya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Dubes RI untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia, hingga Direktur Eropa Barat tahun 2003-2005 silam. ***