AYOBANDUNG.COM - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapannya terkait isu yang menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan mundur dari Kabinet Jokowi.

Isu ini mencuat setelah ekonom senior Faisal Basri menyampaikan pandangannya dalam sebuah diskusi baru-baru ini.

Dalam tanggapannya di Youtube KompasTV, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa ia tidak memiliki banyak informasi mengenai isu tersebut.

Namun, ia berharap agar isu tersebut tidak benar dan tidak akan terjadi.

"Saya kurang tahu, tapi seandainya itu terjadi, pasti ada sesuatu. Mudah-mudahan tidak terjadi," ujar Ganjar.

Ganjar Pranowo menekankan pentingnya transparansi dalam hal ini.

Baca Juga: Wisata Kuliner Unik di Bandung, Nikmati Kenikmatan Ronde Alkateri sebagai Penghangat dan Obat Flu

Jika memang mundurnya Sri Mulyani dan Basuki terjadi, Ganjar mengungkapkan bahwa publik perlu tahu alasan di balik keputusan tersebut.

"Akan lebih baik kalau publik tahu problemnya," katanya.

Meskipun Ganjar Pranowo tidak memiliki informasi yang cukup, ia menyatakan kesiapannya untuk menanyakan langsung kepada Sri Mulyani dan Basuki jika ada kesempatan.

"Nanti coba saya tanyakan. Saya kenal dengan beliau-beliau itu," tandasnya.

Isu mundurnya Sri Mulyani pertama kali diungkapkan oleh Faisal Basri, yang menyebut Sri Mulyani sebagai menteri Jokowi yang paling siap untuk mundur.

Baca Juga: TOK! DPR RI Resmi Setujui UU Cipta Kerja 2023, Segini Besaran Uang Pesangon Karyawan PHK setelah Disahkan Sesuai Masa Kerja

"Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dikutip dari Suara.com.

Faisal mengklaim bahwa dukungan Jokowi terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 menjadi alasan utama di balik keputusan Sri Mulyani.

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

Faisal Basri juga menyoroti perbedaan pendapat antara Sri Mulyani dan Prabowo, terutama terkait masalah anggaran.

Ia menyebut bahwa teknokrat memiliki standar etika tidak tertulis, dan mundurnya mereka dapat dipahami jika ada intervensi yang melanggar aturan atau nilai etika yang mereka pegang.

Baca Juga: Sebelum Jokowi, Sri Mulyani Mundur dari Menteri Keuangan di Era SBY dan Beri Pesan Menohok: Saya Tidak Bisa Didikte

Dalam konteks ini, Faisal Basri menyebut bahwa standar nilai yang terganggu adalah terlalu banyaknya intervensi yang masuk dalam tugas dan fungsi para menteri teknokrat untuk kepentingan politik tertentu, terutama terkait dengan penggunaan anggaran negara.

Mengakhiri pandangannya, Faisal mengatakan bahwa para menteri teknokrat mundur bisa menjadi hal yang logis, karena mereka memiliki nilai etika dan moral yang kuat.

Dengan adanya isu ini, perhatian publik tertuju pada kemungkinan perubahan di kabinet Indonesia Maju yang saat ini dipimpin oleh Presiden Jokowi.***