Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyoroti soal kebijakan impor beras dalam jumlah besar yang dilakukan Pemerintah.

Hal ini berkaitan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton selama tahun 2023. Angka tersebut disebut naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari publikasi melalui Konferensi pers BPS pada Senin, 15 Januari 2024 lalu, yang menyatakan bahwa importasi beras ini adalah impor beras terbesar dalam lima tahun terakhir, meningkat 613,61% dibandingkan tahun 2022.

Pasluddin mengkritik keras kebijakan ini sebagai indikasi kegagalan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Ia menekankan bahwa ketergantungan pada impor beras dalam jumlah besar adalah langkah mundur untuk Indonesia.

Baca Juga: Paling Minim Peluang Pemilih 'Digoyang', Lembaga Survei Sebut PKS Punya Militansi Kuat

“Cita-cita kedaulatan pangan kita telah Ambyar. Kita harus menanyakan, mengapa tiba-tiba ada kebutuhan mendesak untuk mengimpor beras dalam jumlah yang sangat besar? Apakah ini menunjukkan ada masalah dalam manajemen stok pangan nasional?” ungkap Pasludin dikutip dari laman pks.id, Minggu (21/1/24).

Pasluddin menyinggung adanya kemiripan seperti saat menjelang pemilu 2019, pemerintah tiba-tiba juga melakukan importasi beras sebesar 2 juta ton. Menurut Pasluddin, kebijakan impor dalam jumlah besar ini bisa memberikan dampak negatif terhadap petani lokal. Menurutnya, impor dalam skala besar dapat menyebabkan penurunan harga beras di pasar domestik, yang pada gilirannya akan merugikan para petani di Indonesia.

Lebih lanjut, pria kelahiran Kabupaten Bone ini mengkritik ketergantungan impor dari negara-negara tertentu, dengan Thailand, Vietnam, dan Pakistan sebagai penyumbang terbesar. Akmal menilai ini sebagai strategi yang berisiko dan menyerukan diversifikasi sumber impor.

Dalam konteks yang lebih luas, Anggota Badan Anggaran ini mengkritisi peningkatan impor di sektor serealia, termasuk beras, sebagai indikasi lemahnya ketahanan pangan nasional.

“Ini adalah tanda peringatan bagi kita semua. Disisi lain kami FPKS menyeru penguatan pencapaian cita-cita kedaulatan pangan yang meliputi kemandirian dan ketahanan pangan, disisi lain kebijakan pemerintah dalam mengelola perberasan nasional terlihat amburadul,” ujarnya.

Politisi Senior PKS di Sulawesi ini menegaskan dan mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini, Pasluddin menyarankan investasi yang lebih besar dalam riset pertanian, infrastruktur, dan dukungan bagi petani lokal, demi mencapai kemandirian pangan.

Baca Juga: Publik Puas dengan Kinerja Jokowi, Kata Lembaga Survei karena Banyak Bagi-bagi Bansos

“Kita perlu fokus pada solusi jangka panjang, bukan hanya solusi instan seperti impor. Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan sektor pertanian kita,” tambah Pasluddin, menekankan pentingnya strategi jangka panjang.

Sebagai penutup, Pasluddin menyerukan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan impor beras dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional.

“Langkah-langkah strategis harus segera diambil untuk mengatasi tantangan ini. Jangan sampai ambyarnya cita-cita perberasan nasional ini semakin berlarut,” tutup Pasluddin.

Baca Juga: Upayakan Transisi Energi, PLN Ambil Langkah Ini

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.