Mundurnya 15 menteri kabinet Indonesia Maju tak lagi hanya sebatas isu. Wacana serius itu makin menjadi bola liar pasca pemaksaan ugal-ugalan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden 2024. Cepat atau lambat, bisul itu segera pecah dan paslon boneka hancur berantakan.

Analisis ini disampaikan oleh Profesor Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Merah Putih kepada media di Jakarta, Jumat (19/01/2024).

Sutoyo menegaskan kondisi istana saat ini tengah goyah dan  dilanda ketidakpastian. Penyebabnya adalah intervensi yang sangat kuat terhadap para menteri untuk memuluskan paslon capres tertentu.

Suasana ini tampak nyata dari wajah-wajah para menteri usai rapat kabinet Jumat (19/01/2024) di Istana Negara.

Sri Mulyani misalnya, sosok yang diisukan akan menarik diri dari kabinet, tak secara tegas menjawab pertanyaan wartawan. Bahkan ketika didesak soal perseteruan dengan Prabowo Subianto, menteri ekonomi terbaik di dunia itu hanya melempar senyum. Publik makin yakin bahwa Istana saat ini sedang berantakan dan diliputi ketidakpastian.

Ibarat kapal akan tenggelam, menyitir istilah pengamat politik Rocky Gerung -  maka tikus tikus berlompatan menyelamatkan diri.

Sutoyo Abadi menegaskan isu mundurnya para menteri sangat terkait dengan arah politik Jokowi  dalam Pilpres 2024 dengan politik dinasti.

Para menteri khususnya yang berasal dari kalangan profesional semakin muak dengan adanya intervensi politik yang dilakukan Jokowi di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai presiden.

Sutoyo melihat politik curang terlalu vulgar dipertontonkan, sehingga berpotensi mengancam stabillitas kabinet dan beresiko hukum bagi para menteri yang dipaksa harus terlibat melalukan politik curang.

Dengan beban utang negara yang sangat besar Menkeu Sri Mulyani memiliki tanggung jawab dan resiko yang sangat besar. Maka ia saat ini sedang menimbang-nimbang apakah akan segera mundur atau tunggu momen yang tepat.

"Ini waktu yang tepat bagi Sri Mulyani dan menteri lainnya agar segera mundur.  Karena pasca Pilpres 2024,  pasti akan terjadi huru hara besar karena kecurangan yang hampir pasti akan terjadi," katanya.

Menurut Sutoyo,  mundur ramai-ramai seperti era Soeharto akan efektif. "Lebih cepat mundur dari kabinet itu lebih baik," kata Sutoyo.

Sutoyo menilai apa yang dilakukan ekonom senior Faisal Basri yang menyarankan menteri menteri berbasis teknokrat mundur, adalah ide yang menarik. Apalagi jika ditambah menteri dari PDIP, Nasdem, PKB, PPP segera mundur, maka hal itu suatu ide yang bagus untuk menyudahi ketidakpastian politik di internal pemerintah. Jumlahnya ada 15 orang.

"Faisal memiliki pandangan  politik yang cerdik dan rasional," kata Sutoyo. 

Selama Jokowi masih berkuasa, maka jangan harap Pemilu akan berjalan jujur dan adil.

"Jalan keluarnya adalah Jokowi harus dimakzulkan agar Pemilu lebih bermartabat," paparnya.

Wacana mundurnya menteri Jokowi pertama dimunculkan oleh ekonom Faisal Basri. Faisal lebih menekankan bahwa yang disarankan mundur adalah menteri yang tergolong teknokrat yang memiliki standar nilai etika tidak tertulis. 

"Jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, dia gak bisa. Dia lebih baik mundur," papar Faisal.

Moralitas seperti itu, kata Faisal terjadi di mana-mana di dunia ini.  Ia mencontohkan kejadian di negara lain.

"Di Israel menteri  yang tidak setuju dengan kebijakan perang Netanyahu, dia mundur. Di Amerika juga begitu, high ranking official yang tidak setuju dengan kebijakan, dia mundur, karena ini nilai ada standar keilmuan," tegasnya.

Di Indonesia, kata Faisal, standar ini sudah dilewati, bahkan sudah melewati batas. "Ada ketidaknyamanan para menteri itu karena pelanggaran terus menerus. Kalau pelanggaran itu sekali dua kali, bisa dimaafkan," paparnya.

Bentuk intervensi Jokowi terhadap menterinya secara gamblang diungkap oleh Faisal Basri.

Ia menceritakan bahwa ada menteri yang diintervensi untuk mengeluarkan dana keliling Indonesia untuk tapi tak ada  dalam perencanaan. 

Faisal mengaku ngobrol dengan pejabat, bahwa Jokowi pada 2024 ini ingin keliling Indonesia membagikan sesuatu. Sang menteri mengatakan pada presiden bahwa tidak ada dalam anggaran. Tetapi oleh menteri sedang diusahakan, lalu presiden memerintahkan: "Laksanakan!"

Menurut Faisal kalau hal itu dilakukan berarti terjadi sebuah crime, sebab setiap sen APBN harus ada persetujuan. "Tidak bisa jumpalitan seperti itu. Hal ini yang  membuat keresahan," paparnya.

Untuk menyelamatkan republik ini, kata Faisal, orang-orang itu harus mundur. Hal ini penting untuk menentukan jarak yang benar dengan yang tidak benar, harus jelas.

Faisal juga bercerita bahwa ia  mengobrol dengan para petinggi partai, muncullah nama, yang paling siap mundur adalah Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga, dalam kaitannya dengan Gibran, karena hal ini sudah di luar akal sehat. 

Lagi-lagi Faisal bercerita bahwa ada satu lagi pejabat yang tidak mau diajak cawe- cawe. 

"Dia pejabat gubernur di Jawa yang dekat dengan Jokowi, dia dengan tegas mengatakan saya kerja sesuai tupoksi saja, tidak mau di luar tupoksi. Itu artinya sudah terjadi perlawanan dari dalam karena sudah terjadi kerusakan luar biasa  yang dilakukan oleh Jokowi," kata Faisal dalam sebuah wawancara dengan televisi.

Apa yang dilakukan Faisal Basri agar menteri-menteri dari kalangan profesional mundur semata mata untuk menjaga integritas sebagai intelektual. (*)

Foto: Koordinator Kajian Merah Putih Profesor Sutoyo Abadi/Net