KNews.id – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis,  menyampaikan bahwa pihaknya menduga terdapat konspirasi untuk memenangkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 mendatang.

Todung merujuk sejumlah kasus dugaan kecurangan terkait pemilu yang muncul belakangan ini di sejumlah daerah. Menurutnya, dugaan konspirasi ini membuat proses pemilu bisa menjadi “cacat.”

“Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2,” kata Todung dalam konfernesi pers di Media Center Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Mantan Duta Besar RI untuk Norwegia itu mengatakan, dugaan kecurangan pemilu yang muncul di permukaan di antaranya adalah rekaman pejabat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara, Sumatra Utara untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Kendati sudah ada klarifikasi dan bantahan dari pejabat terkait, Todung menilai hal tersebut tetap bisa memengaruhi pola pikir masyarakat jelang Pemilu 2024.

“Kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu kepala kejaksaan, pihak dandim ya, kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2,” kata Todung.

Selain itu, ia menyorot video viral Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudhistira yang mengajak para kepala sekolah dan guru memilih Prabowo-Gibran.

Katanya, para guru itu diiming-imingi akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bagi yang masih berstatus calon pegawai negeri sipil. Todung menyampaikan bahwa Presiden Jokowi disebut sebagai pihak yang menjanjikan para guru non PNS itu.

Selanjutnya, Todung menyinggung dugaan pelanggaran yang sama di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan saat pejabat daerah menyebut Jokowi telah berjanji mengangkat jutaan PNS jika Prabowo-Gibran terpilih.

“Jadi CPNS ini akan ditingkatkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Ini juga ya satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa dibenarkan sama sekali,” kata Todung. (Zs/Kmps)