LENGKONG, AYOBANDUNG.COM - Desas-desus beberapa menteri akan meninggalkan Jokowi mulai tercium, bahkan kabar Sri Mulyani hengkang sebelum purnabakti Jokowi menjadi perbincangan di sosial media X.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, memberikan klarifikasi terkait spekulasi seputar kemungkinan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meninggalkan atau keluar dari kabinet Presiden Jokowi.

Dalam pernyataannya, Ari menegaskan bahwa kabar mengenai adanya perpecahan di dalam kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Jokowi tidaklah benar.

Baca Juga: Daftar Gaji PNS 2024 Golongan I-IV di Februari Setelah Kenaikan 8 Persen, Rapelan Dibayarkan Kapan? Ini Kata Sri Mulyani

Ari menjelaskan bahwa seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap bersatu dan solid dalam memberikan dukungan kepada Presiden dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir masa jabatannya.

Lebih lanjut Ia menegaskan bahwa isu mengenai kemungkinan beberapa menteri mengundurkan diri perlu diperiksa lebih lanjut kepada pihak-pihak yang menyebarkannya.

Selanjutnya, Ari memastikan bahwa hingga saat ini, semua menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi masih merasa nyaman dan terpenuhi dalam menjalankan tugas pemerintahan bersama orang nomor satu di Indonesia.

Tanggapan serupa juga datang dari Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, yang menanggapi sinyal kemungkinan Sri Mulyani meninggalkan pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Pembayaran Kenaikan Gaji PNS, TNI, Polri dan Pensiunan 2024 Akan Dibayar Komplit 12 Bulan

Zulkifli Hasan menekankan agar tidak ada spekulasi yang tidak berdasar dan berharap bahwa isu-isu kontroversial tidak selalu diterima begitu saja, terutama menjelang Pemilu 2024.

Sebagai Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi yang menyenangkan dan damai.

Zulhas menegaskan pentingnya menjaga etika dalam kompetisi politik, mengingat pemilu telah beberapa kali diselenggarakan.

Ia berharap agar tidak ada lagi berita palsu atau disinformasi yang menyebar di dunia maya. Lebih lanjut Ia menyarankan agar masyarakat tidak saling menjatuhkan satu sama lain, mengingat pemilu adalah kompetisi antara keluarga atau saudara, di mana masyarakat memiliki pilihan berbeda.

Baca Juga: Tok! Sri Mulyani Teken Tunjangan Uang Makan PNS 2024 per Golongan di Luar Gaji, Nominalnya Bikin ASN Auto Sejahtera

Sementara itu absennya Sri Mulyani dalam rapat internal mengenai stabilitas harga komoditas menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Zulhas menilai tidak ada masalah serius yang perlu dikhawatirkan.

Menurutnya, suasana di dalam pemerintahan tetap harmonis dan tidak ada konflik yang mencuat di antara anggota kabinet.

Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menyatakan bahwa terdapat indikasi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, akan meninggalkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dalam acara Political Economic Outlook 2024 yang diselenggarakan oleh Progresif Indonesia, Faisal Basri mengungkapkan pandangannya.

Ia menyampaikan bahwa Sri Mulyani adalah menteri yang paling siap untuk mengundurkan diri. Dia juga mencatat bahwa saat ini, Jokowi sedang memengaruhi pilihan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Faisal Basri tidak ragu untuk mengajak masyarakat untuk membujuk menteri lainnya agar mengundurkan diri dari pemerintahan Jokowi menjelang akhir masa kepemimpinannya.

Baca Juga: Syukurlah! Komisi X DPR RI Siap Pantau dan Jamin Nasib 12 Ribu Guru Honorer dalam Pengangkatan PPPK 2024, Diangkat Tanpa Tes?

Dalam penutupnya, Faisal mengungkapkan bahwa jika berhasil membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lainnya untuk mengundurkan diri, hal tersebut akan memiliki dampak yang signifikan.

Faisal juga mencatat bahwa kejadian dimana para menteri mundur pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998.

Contohnya, Ginandjar Kartasasmita, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin), mengundurkan diri karena menolak duduk di Kabinet Reformasi Pembangunan yang akan dibentuk oleh Soeharto.

Saat ini, Faisal mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat juga memiliki rencana untuk mundur, namun mereka memilih momen yang tepat untuk melakukannya.***