Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melakukan analisis data hasil program bantuan atau dana hibah akreditasi internasional 2020-2023 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Subkoordinator Penjaminan Mutu Belmawa Kemendikbud Russy Arumsari mengatakan pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan dana hibah akreditasi internasional memberikan manfaat. Selain itu evaluasi dilakukan untuk meminta masukan dari pihak kampus guna melihat seberapa efektif dana hibah yang diberikan. Mengingay jumlah dana hibah tersebut harus dibagi dengan sejumlah kampus.

BACA JUGA : Kemendikbud Gandeng Kampus Vokasi Perkuat Ekosistem Kemitraan dan Inovasi Berbasis Potensi Daerah

"Kami melakukan di UMY karena kebetulan merupakan perguruan tinggi pertama yang mendapatkan hibah dari Kemdikbduristek, dengan enam program studi yang menerima bantuan. Oleh karena itu kami merasa perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi dana hibah tersebut," kata Russy dalam rilis yang diterbitkan Humas UMY, Selasa (16/1/2024).

Menurutny bantuan pemerintah bersifat insentif dan dirancang khusus untuk mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi melalui proses akreditasi internasional. "Dorongan yang kecil ini diharapkan mampu menggerakkan hal yang besar karena dana terbesar perguruan tinggi berasal dari sana, dan kami dari pemerintah hanya memberikan dorongan dengan harapan peningkatan mutu melalui akreditasi internasional," katanya.

Wakil Rektor bidang akademik UMY, Profesor Sukamta menyatakan semua kegiatan di UMY berbasis output, termasuk IKS dan alokasi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan institusi. "Di mana setiap satu rupiah pun harus bertanggung jawab terkait dengan kinerjanya," kata Sukamta.

Penerapan OBE di UMY dapat menghasilkan praktik baik, di mana dosen tidak hanya menjelaskan definisi tetapi juga mengaitkannya dengan kasus-kasus konkret. UMY melakukan audit terintegrasi baik akademik maupun non akademik dengan mengundang kantor akuntan publik untuk mengaudit keuangannya. Selama tiga tahun berturut-turut, berhasil mendapatkan sertifikat wajar tanpa pengecualian. Monitoring surat pertanggungjawaban (SPJ) dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) melibat validator.

"Validator memonitor secara online semua SPJ dan LPJ. Ketika tidak sesuai, akan ditolak, termasuk SPJ rektor. Kami berani menolak untuk menjamin mutu, dan pimpinan juga memberikan contoh," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News