Keputusan Maruarar Sirait mundur sebagai kader PDI Perjuangan setelah puluhan tahun menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu terus menjadi sorotan publik.  

Pria yang kerap disapa Ara ini mulai bergabung dengan PDIP sejak tahun 1999. 

Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu dipilih Maruarar Sirait sebagai kendaraan politiknya. Tercatat genap 25 tahun sudah, pria kelahiran Kota Medan, 23 September 1969 tersebut berkiprah di bidang politik lewat bendera PDIP. 

Ara memiliki jabatan politik sebagai Ketua DPP PDIP, sedangkan dalam jabatan profesional Ara menjadi Komisaris Utama PT Potenza Sinergi. 

Dalam perjalanan politiknya, Ara pernah menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat selama tiga periode jabatan. Pada periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019, pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 itu pernah menjadi anggota Komisi XI DPR. Dia bergabung di PDIP pada 1999. 

 Sementara itu, dalam perjalanan pendidikannya, Ara merupakan bekas mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1990-an. Selama menjadi mahasiswa, Ara aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI dan Resimen Mahasiswa Universitas Parahyangan. 

Selain itu, saat menjadi anggota DPR, Ara melaporkan harta kekayaan setalah dikurangi utang, senilai Rp 85,8 miliar, dan tercatat memiliki utang sebesar Rp 33,79 miliar.  

Harta Ara kebanyakan dalam bentuk tanah dan bangunan sebesar Rp 74,48 miliar. Aset properti yang dia miliki tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatra Utara. 

 Berdasarkan data LHKPN, Ara memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 1,15 miliar yang terdiri dari mobil Fotton Ambulance (2012) seharga Rp 94,5 juta, Toyota Alphard (2017) Rp 713,77 juta, dan Toyota Fortuner (2017) Rp 344 juta. Seluruh kendaraan tersebut dia dapat dari hasil sendiri.  

Ara juga melaporkan harta bergerak lainnya Rp 7,42 miliar, surat berharga Rp 11,08 miliar, serta kas dan setara kas Rp 19,95 miliar

Foto: Maruarar Sirait. Sumber : Dok Youtube Indikator Politik Indonesia