Aksi pemalakan sekelompok orang memang terjadi di beberapa titik di Jakarta. Bahkan, sudah berlansung lama. Yang paling menjadi sorotan adalah saat sopir kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Juni 2021 mengadu kepada Presiden Joko Widodo karena kerap diperas. Keluhan itu pun direspons Jokowi dengan menelepon Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Namun, seiring berjalannya waktu, aksi pemalakan terhadap sopir truk terus terjadi.

Sementara itu, dosen ilmu kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubharajaya), Edi Saputra Hasibuan mengatakan, praktik pemalakan terhadap sopir truk di beberapa titik di Jakarta Barat dan Jakarta Utara memang sedang meningkat. Menurutnya, aksi premanisme yang meningkat itu berhubungan erat dengan pengangguran yang bertambah.

“Di sisi lain, polisi saat ini terlalu fokus kepada pengamanan hajatan pemilu,” kata Edi kepada Alinea.id, Jumat (12/1).

Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu mengingatkan, aksi pemalakan yang terjadi belakangan ini bisa semakin bahaya dan menjurus pada praktik premanisme yang menguat. Karenanya, ia mendesak anggota Polda Metro Jaya merespons aksi pemalakan yang terjadi.

“Jajaran Polda Metro Jaya jangan diam saja dan mengabaikan. Hal ini (kejahatan pemerasan terhadap sopir truk) terjadi karena terlalu fokus dengan pemilu,” tutur Edi.

Terpisah, kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Arthur Josias Simon Runturambi memandang, praktik pemalakan sopir truk yang meningkat di Jakarta kemungkinan bukan lagi urusan ekonomi. Lebih dari itu, ia melihat, sedang ada kelompok preman yang tumbuh untuk menjadi semakin besar.

“Karena terbiasa (setoran kecil menjadi lebih besar) terbentuk kelompok-kelompok lebih besar dan lama-lama semakin sulit dilakukan penegakan hukum,” ujar Josias, Jumat (12/1).

Menurut Josias, polisi harus segera menindak pelaku pemalakan terhadap sopir truk, yang sudah mengarah ke tindak premanisme. Tujuannya, agar mereka tak menjelma menjadi kelompok kriminal yang lebih besar.

“Melakukan gakum (penegakan hukum) bila ada pelanggaran dan pembinaan (kolaborasi dengan lembaga terkait) agar tidak menjadi potensi ke arah kelompok kriminal,” tutur Josias.