PIKIRAN RAKYAT - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menindak tegas pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara, Sumatra Utara jika terbukti memberikan arahan untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.

"Mendagri saya pikir akan tegas atas hal-hal seperti itu," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024.

Namun, Moeldoko belum tahu pasti pejabat yang dimaksud benar-benar meminta warganya memenangkan paslon 02 atau tidak.

"Itu isu atau bisa dibukatikan, atau dan seterusnya?" ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah tidak akan tinggal diam jika melihat aparat negara yang tidak menjaga netralitasnya selama pemilu berlangsung. Namun untuk saat ini, Moeldoko tidak banyak berkomentar mengingat kasus tersebut masih berstatus dugaan.

“Persoalannya kita baru menangkap isu untuk diberitakan," kata Moeldoko.

Pernyataan tersebut disampaikan Moeldoko untuk menanggapi rekaman suara viral yang diunggah akun TikTok @nasionalcorruption. Dalam rekaman itu, diduga pejabat Forkopimda berbincang dengan Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubar terkait arahan bagi kepala desa untuk mendukung paslon 02.

"Per kecamatan ya tambah-tambahlah. Jadi, untuk kepala desa ini langsung saja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama, tidak ada cerita lain, tak ada cerita apa pun. Menangkan 02 di desa masing-masing," kata orang dalam rekaman tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko juga menepis tudingan tidak netral yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo. Tudingan tersebut salah satunya datang dari Jusuf Kalla (JK). Menurut Moeldoko, JK tidak objektif saat memberikan penilaian tersebut.

"Itu kan subjektif. Kalau subjektif kan yang memperlakukan sebagai subjek ya sulit. Enggak secara utuh," kata Moeldoko.

Di mata Moeldoko, Jokowi selalu bersikap netral selama penyelenggaraan pemilu. Sikap tersebut kerap ditampilkan Jokowi dalam berbagai kesempatan saat mewanti-wanti aparat negara untuk menjaga netralitasnya.

Dia juga menyebut tudingan tidak netral terhadap presiden sudah menjadi isu lima tahunan yang kembali diungkit tahun ini.

"Ini penyakit tahunan. Setiap lima tahun sekali selalu muncul masalah netralitas," ujarnya.***