KNews.id – Viral di media sosial Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Hasbi menyampaikan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasbi menyebut Jokowi akan melanjutkan program pengangkatan jutaan CPNS jika anaknya terpilih.

Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad membenarkan video yang beredar. Namun dia menyebut video tersebut sementara didalami Bawaslu Takalar.

“Bawaslu Takalar membentuk tim untuk melakukan penelusuran atas informasi ini,” kata Saiful kepada wartawan, Senin (15/1/2024).

Saiful mengatakan sejauh ini belum ada laporan masuk terkait video viral tersebut. Meski begitu, dia menyebut penelusuran tetap dilakukan dan sementara menunggu hasil.

“Karena sampai sekarang tidak ada atau belum ada laporan masuk. Ditunggu hasilnya ya,” ujarnya.
Terpisah, Anggota Bawaslu Takalar Zahlul Padil mengaku sudah menerima video viral tersebut. Dia mengatakan pihaknya hingga saat ini masih melakukan penelusuran.

“Ini sementara membentuk tim penelusuran,” katanya. Viral tersebut kepada Sekda Takalar Muhammad Hasbi. Namun Hasbi belum memberikan tanggapan.

Sementara, dalam video beredar, Hasbi diduga sedang membuka acara Rembuk Guru di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa’ Takalar, Rabu (10/1). Hasbi memaparkan kesulitan Pemkab Takalar mencari anggaran untuk membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dia juga meminta kepada guru-guru yang belum terangkat PPPK agar menunggu seleksi CPNS yang akan dibuka. Hasbi lantas mengaku Jokowi sudah menjanjikan pengangkatan CPNS jika anaknya menang.

“Setengah mati mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian PPPK, jadi syukur sekali kita ini takalar pro kepada PPPK yang ada. Tapi yang belum terangkat mohon maaf tunggu pengangkatan CPNS, begitu caranya,” ujar Hasbi.

“Pak Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang, Insyaallah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan,” tambah Hasbi. Hasbi menyebut program itu mesti diapresiasi. Sebab kata dia, Pemkab tidak ingin menambah beban APBD.

“Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh, guru-guru ini kurang, tapi kita tidak mau menambah beban APBD, kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian PPPK,” ucapnya.
(Zs/Dtk)