KNews.id –  Muhammad Iqbal selaku juru bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berpendapat Prabowo Subianto gagal menunjukkan kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Iqbal dalam dialog  membahas tentang debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar Minggu (7/1/2024) malam.

“Dia gagal menunjukkan kinerjanya,” kata Iqbal, menjawab pertanyaan host Kompas Petang tentang apakah Prabowo tidak bisa menjawab pertanyaan Anies.

Dalam dialog tersebut, Iqbal juga menyebut bahwa Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan seharusnya bisa menjelaskan hal-hal yang telah ia lakukan dan yang akan ia tingkatkan ketika menjabat sebagai presiden kelak.

“Pak Prabowo saat ini kan sudah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tentu saja seharusnya dia bisa memberikan penjelasan, apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan ia tingkatkan jika nanti menjadi presiden.”

Namun, lanjut Iqbal, berdasarkan penilaian dari pihaknya, Prabowo tidak mampu meningkatkan pertahanan Indonesia termasuk kesejahteraan para prajurit.

“Tapi kami menilai bahwa di saat beliau menjadi menteri Pertahanan, banyak sekali fakta-fakta yang menunjukkan bahwa beliau tidak mampu meningkatkan pertahanan Indonesia, termauk kesejahteraan prajurit,” bebernya.

“Karena tadi ditanya tentang angka, jawabannya salah, tapi berapa tidak direvisi, ngajak ngopi. Padahal itu bukan rahasia negara. Itu sesuatu berapa luas lahannya, itu bukan rahasia negara.”

Menurut Iqbal, pihaknya melihat bahwa ancaman yang selalu disampaikan oleh Prabowo adalah bersifat perang fisik. Padahal, lanjut dia, ada banyak jenis perang, termasuk perang mata uang, proxy war, dan sebagainya.

“Kami melihat juga bahwa ancaman yang selalu disampaikan selalu sifatnya perang fisik. Padahal dalam teori perang sekalipun ada banyak jeis perang itu, termasuk perang mata uang, perang asimetris, ada proxy war, ada hybrid war.”

“Ada banyak lagi jenis-jenis peperangan yang tidak terlihat secara fisik tetapi nggak diantisipasi, bahkan website Kementerian Pertahanan kita dengan anggaran yang ratusan triliun itu pun kena hacker,” tambahnya.

Artinya, lanjut dia, bisa jadi seperti yang ia sampaikan bahwa penggunaan dana Kementerian Pertahanan selalu top down. “Dia tidak memiliki perencanaan yang matang. Siapa yang nawarin barang dia terima, padahal yang diinginkan prajurit itu banyak sekali,” tuturnya.

“Termasuk tadi, kita ingin bagaimana justru seharsnya ketika Pak Prabowo ini menjadi Menteri Pertahanan, inilah saat yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.” (Zs/Kmps)