MerahPutih.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima informasi dugaan suap dari perusahaan perangkat lunak multinasional yang berbasis di Jerman, SAP SE (SAP) kepada pejabat Indonesia. Informasi itu diperoleh KPK dari hasil koordinasi dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat (AS).

“KPK sudah menerima informasi tersebut dan sudah dikoordinasikan dengan FBI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (15/1).

Baca Juga:

Sidang Etik Suap Rutan KPK Digelar 17 Januari 2024

Dugaan suap dari SAP kepada pejabat Indonesia itu diungkap Departemen Kehakiman AS melalui situsnya justice.gov. Kementerian Kehakiman menyebut perusahaan teknologi informasi global asal Jerman tersebut melakukan suap terhadap sejumlah pejabat Indonesia dan Afrika Selatan.

Sebuah perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, diminta membayar denda US$220 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Denda itu diminta berdasarkan hasil investigasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). SAP disebut melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA). Diduga suap terkait kepentingan bisnis itu terjadi sekitar tahun 2015 dan 2018.

Baca Juga:

Pejabat Indonesia yang menerima suap itu disebut merupakan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) atau saat ini bernama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo.

Lebih lanjut, Alexander menegaskan selama ini KPK sudah beberapa kali menjalin kerja sama yang baik dengan Departemen Kehakiman AS dan FBI. KPK bahkan menggandeng FBI dalam membongkar sejumlah kasus korupsi. Contohnya, kasus korupsi proyek e-KTP.

“Kerja sama KPK dengan DoJ (Department of Justice) dan FBI selama ini sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa perkara yang pernah ditangani bersama antara KPK dengan FBI, antara lain e-KTP,” ujar dia.

Sementara itu Wakil Ketua KPK lainnya Nurul Ghufron sebelumnya memastikan pihaknya tak akan mengabaikan Informasi dugaan rasuah tersebut. KPK memastikan akan mendalaminya.

KPK bakal meneliti siapa pejabat yang dimaksud setelah dapat informasi resmi dari pihak terkait. Dipastikan Ghufron, informasi itu bakal didalami pihaknya, terlebih jika sudah terbukti oleh Departemen Kehakiman AS perusahaan itu melakukan suap.

“Karena kalau memang sudah ada putusan bahwa pihak Jerman melakukan korupsi kepada perusahaan-perusahaan dan pada pejabat-pejabat yang salah satunya pejabat Indonesia, tentu itu menjadi bagian dari kewenangan KPK untuk menindaklanjuti,” kata Ghufron. (Pon)

Baca Juga:

Dalih-Dalih Yusril Sarankan Polisi SP3 Kasus Firli Bahuri Peras SYL