MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang berencana akan merotasi masyarakat penerima bantuan sosial secara bergantian setiap tahunnya, mendapatkan perhatian dan dukungan dari Komisi II DPRD Medan.

Mengingat, kebijakan itu dilakukan agar seluruh warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa mendapatkan bantuan secara bergilir. Dengan demikian, bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat dirasakan secara merata.

“Bila memang bisa dirotasi, tentu kita mendukung, sebab tujuannya agar semua yang masuk DTKS bisa mendapatkan bantuan secara bergilir. Jadi nanti tidak ada istilah ada warga yang masuk DTKS tapi tidak pernah dapat bantuan,” ucap Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST kepada Sumut Pos, Minggu (14/1/2024).

Meskipun begitu, Sudari juga berharap dan mendorong Pemko Medan agar dapat meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Selain dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, Sudari juga berharap agar Pemko Medan dapat menambah bantuan yang bersifat produktip melalui APBD.

“Jadi mereka yang masuk DTKS namun tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat bisa terakomodir dengan adanya bantuan-bantuan dari APBD, khususnya APBD Kota Medan. Namun tentunya harus didata dengan baik, agar tidak ada warga yang sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat tapi dapat lagi bantuan dari APBD,” ujarnya.

Kemudian, sambung Sudari, bantuan juga dapat diberikan dengan berbagai bentuk, mulai dari bantuan modal usaha hingga bantuan berupa alat usaha serta pembinaan.

“Saat ini dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution, bantuan-bantuan UMKM meningkat secara signifikan dan kita sangat mendukung hal itu. Harapan kita, bantuan seperti dari APBD dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Sekretaris PAN Kota Medan itu meminta kepada setiap OPD terkait di lingkungan Pemko Medan beserta perangkat di kewilayahan untuk melakukan pendataan secara akurat terhadap warga penerima bantuan.

Tak hanya untuk memastikan agar bantuan dapat tersalurkan secara merata, tetapi juga diharapkan dapat memberikan data terbaru terkait warga yang layak mendapatkan bantuan.

“Kita juga mendorong adanya eliminasi terhadap warga yang sudah sejahtera agar tidak lagi mendapatkan bantuan. Tujuannya, agar bantuan tersebut dapat dialihkan kepada warga lainnya yang membutuhkan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bobby Nasution mengungkapkan, jumlah DTKS di Kota Medan saat ini berjumlah lebih dari 200.000 orang dari total 2,5 juta jiwa jumlah total penduduk Kota Medan. Namun dari 200.000 orang itu, baru 65.000 orang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Tentunya bagi warga yang tidak mendapatkan bantuan, mereka pastinya bertanya-tanya, mengapa tidak dapat. Oleh karenanya kami berencana agar bantuan yang diberikan itu dilakukan secara bergilir (rotasi),” kata Bobby Nasution.

Bobby juga menuturkan bahwa bantuan secara bergilir ini telah dimulai di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan pada akhir tahun lalu dan berhasil. Untuk tahun ini, bantuan akan diberikan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan.

“Artinya, Kelurahan Sicanang menjadi contoh untuk diterapkan di kelurahan lainnya di kota Medan,” pungkasnya.
(map)