Jakarta, Gatra.com - Pengamat politik Adi Prayitno menilai komunikasi politik antara kubu capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai hal positif. Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan di Pilpres 2024.

"Saya kira itu komunikasi politik yang cukup bagus antara paslon 01 dan 03," tegas Adi Prayitno di Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Menurutnya, kedua kubu mempunyai sumber daya politik yang bisa diarahkan untuk meminimalisir potensi terjadinya kecurangan. "Dua kubu ini, 01 dan 03 mempunyai resource, kekuatan politik, mesin politik yang jejaringnya sampai ke bawah yang tentunya diharapkan publik bisa meminimalisir dan mengantisipasi segala kemungkinan kecurangan yang akan terjadi," jelas Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) itu.

Selain itu, komunikasi politik keduanya juga berguna untuk mengirim pesan pada publik agar bersama-sama menjaga kualitas pemilu.

"Kedua, ini bagus untuk membangun opini publik agar Pemilu 2024 berjalan dengan damai, terbuka, tanpa kecurangan apapun. Selain komunikasi para elite, ini kan secara tidak langsung ingin mengajak pada seluruh elemen masyarakat agar Pemilu 2024 itu hajatan milik bersama, bukan hanya hajatan partai, bukan hanya hajatan paslon," ungkapnya.

Menurut Adi, baik dan buruknya demokrasi, baik buruknya pemilu, sangat tergantung bagaimana proses pemantauan dan pengawasan pemilu juga dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Sehingga intensitas komunikasi politik semacam ini tentu untuk memaksimalkan supaya kecurangan bisa dihindari.

"Komunikasi politik semacam ini untuk memberikan warning pada pihak-pihak yang potensial melakukan kecurangan. Ya bisa dihindari, bisa dilawan, bisa diantisipasi, karena sekecil apapun kecurangan yang terjadi di 2024 pastinya akan terpotret, akan terpantau, akan terawasi dengan baik oleh masyarakat, tim sukses, dan seluruh tim pemenangan. Jadi jangan main-main dengan pemilu, karena semua mata akan memantau," pungkasnya.

Sebelumnya sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan komunikasi yang tengah dibangun 01-03 karena kedua pihak sama-sama merasakan adanya kecurangan dalam pemilu 2024. "Karena itulah kami membangun komunikasi dan bersama-sama mengantisipasi, apapun rakyat harus berdaulat," kata Hasto.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai komunikasi yang dibangun Kubu Amin dan Ganjar-Mahfud sangat bagus. Dan mereka harus berdiri di garis yang jelas, yaitu untuk melawan penguasa.

“Jadi, 01 dan 03 itu harus menarik garis tebal bahwa yang dilawan itu penguasa saat ini. Sehingga perlu ada komunikasi, diantara mereka berdua,” kata pria yang akrab disapa Hensat itu, Jumat (12/1).

Komunikasi terjalin bukan cuma oleh Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud maupun Timnas Amin, namun juga komunikasi antara Ketua UMUM PDIP Megawati dan Anies Baswedan.

“Kemarin kan Mas Anies juga sapa Ibu Mega,” kata Hensat yang juga Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) ini.

Maka dengan garis tebal bahwa mereka mau melawan penguasa, maka perlu membangun komunikasi menjadi sebuah strategi. Hensat sendiri menilai, Capres 02, Prabowo Subianto dan timnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, akan memenangkan kontestasi ini. Namun justru di sini sekaligus menjadi titik lemahnya.

“Ada dua hal blunder dari 02 yang bisa membuat pemilik suara itu berbalik, pertama mereka kan penguasa, mereka merasa di atas angin, memastikan mereka akan menang.” sebut Hensat,

Karena terlalu percaya diri, Prabowo kerap ‘melepas topeng gemoynya’. “Percaya diri yang berlebihan membuat citra gemoy atau topeng gemoy seringkali dilepas oleh Pak Prabowo. Kan dilihat ya, setelah debat kemudian ketemu dengan pendukung, terus emosi di situ. Jadi citra gemoy sering dilepas, topengnya sering dilepas,” kata Hensat.

Kedua, tentu karena bongkar pasang topeng, kesempatan untuk melakukan blunder sangat besar. “Kalau blunder terus kan bisa ditinggal oleh masa pendukung. Jadi dua hal itu yang bisa membuat mereka terpuruk,” tambah Hensat.

Namun menurut Hensat, kalau bicara ada kecurangan, itu butuh pembuktian. “Lalu tentang kecurangan, sulit ini kalau tidak terlalu masif atau tidak ada perlawanan yang gigih dari masyarakat dan pasangan yang dirugikan. Kecurangan itu akan numpang lewat saja,” pungkasnya.

17