Aliyudin Sofyan | Jum'at, 12/01/2024 18:45 WIB

Erwin Aksa dan Rocky Gerung dialog dengan warga Jakarta Barat. Foto: dok. jurnas

JAKARTA, Jurnas.com - Calon anggota legislatif DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta III, Erwin Aksa memaparkan programnya untuk membangun hunian layak bagi masyarakat di sudut kota dan UMKM di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Riau.

Sebagai penyeimbang program-program Erwin Aksa, hadir juga pengamat sosial dan politik Rocky Gerung. Tujuannya, untuk dapat memberikan pandangan dan masukan, termasuk kritikan. Sehingga, program-progran yang akan dibangun oleh Erwin Aksa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Talkskhow ini disajikan dalam program “Dengar Langsung EA bersama Rocky Gerung” yang berlokasi di Warkop Juned, Taman Sari - Jakarta Barat, Kamis (11/1/2024) pukul 19.00 hingga 20.30 WIB malam.

Acara digelar dalam bentuk Live Streaming di Platform Youtube dan Facebook Erwin Aksa. Kegiatan ini digelar secara hybrid, dan peserta yang hadir secara onsite sebanyak 50 orang yang merupakan warga Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

“Kami mengakui, masih banyak rumah warga di Taman Sari, Jakarta Barat yang belum layak huni. Kondisi ini, sangat memprihatinkan karena akan mengganggu kesehatan dan kenyamanan hidup warga,” ungkap Erwin melalui keterangannya.

Masih adanya warga hidup dengan kualitas yang tidak layak, jelas dia, terjadi karena tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah, serta belum meratanya penyebaran hasil pembangunan.

“Karena itu, sangat perlu untuk memaksimalkan program percepatan pembangunan ekonomi di Jakarta Barat yang dilakukan, seiring dengan program bantuan sosial yang ada,” terang Erwin.

Kebutuhan Dasar Manusia

Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menyebut, hunian maupun infrastruktur merupakan kebutuhan dasar manusia. Menurutnya, permasalahan mendasar terkait hunian dan kehidupan layak harus diubah melalui kebijakan.

“Infrastruktur itu adalah kebutuhan dasar, bahkan hak dasar manusia. Di antara keberagaman itu, ada hal yang mendasar menjadi hak warga negara yaitu hunian, hidup yang cukup stabil, lalu udara yang sehat. Itu semua harus diubah dengan kebijakan,” ujarnya.

Rocky juga menambahkan, hunian yang menjadi kebutuhan dasar manusia dapat menjadi acuan awal pembangunan. Hunian yang layak akan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Kita mau pembangunan itu dimulai dari dasar kehidupan manusia itu. Dia mau mencari rasa aman itu dasarnya, setelah itu dia bisa eksplorasi,” jelas Rocky.

Rumah Bersubsidi

Menurut Erwin Aksa, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat miskin di Jakarta Barat yang masih hidup dalam hunian tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Baik bantuan langsung tunai, serta bantuan lain, termasuk kredit pemilikan rumah subsidi.

“Masyarakat perlu mendapatkan kepastian untuk bisa memperoleh kredit pemilikan rumah bersubsidi, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Intinya, kelayakan rumah hunian bagi masyarakat harus mendapat perhatian serius pemerintah,” papar Erwin.

Sejalan dengan itu, jelasnya, warga yang tidak memiliki pekerjaan diberikan kesempatan bekerja. Namun, tentu saja dengan memastikan kualifikasinya. Bagi dia, pemuda yang perlu mendapatkan pelatihan diberikan pelatihan yang akan meningkatkan kualifikasinya.

“Di sisi lain, bagi pemuda dan masyarakat, termasuk para ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin berwirausaha, diberikan pelatihan dan diberikan modal,” tambah dia.

Semua kegiatan bantuan sosial dan percepatan pembangunan ekonomi ini, papar Erwin Aksa, harus memiliki jangka waktu yang tegas. Sehingga, dalam beberapa tahun, warga Jakarta Barat tidak lagi mendapatkan bantuan sosial karena secara ekonomi sudah mandiri dan sudah tinggal di hunian yang layak.

Kesejahteraan Masyarakat

Data BPS tahun 2023 menunjukkan, penduduk Kota Jakarta Barat didominasi oleh penduduk usia produktif berusia 15 sampai 64 tahun atau sebanyak 71,4 persen dari total penduduk.

Sedangkan, sebanyak 51,1 persen penduduk usia 15-49 tahun berstatus kawin. Sebanyak 64,9 persen rumah tangga di Jakarta Barat menempati rumah sendiri.

Sebanyak 1,78 persen warga menerima bantuan pangan non tunai (BNPT), lalu 3,18 persen penerima Kartu Keluarga Sejahtera dan 3,85 persen penerima Program Keluarga Harapan. Masyarakat yang menerima bantuan sosial merupakan Kepala Rumah Tangga yang tidak bekerja.

Erwin Aksa optimistis perbaikan hunian dan pembangunan UMKM di Jakarta Barat akan mampu meningkatkan kesejahteraan warga, sehingga akan berdampak pada perbaikan bidang lain.

“Perbaikan kedua hal itu juga akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup lain, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” tandas Erwin.