Penempelan stiker Keluarga Miskin di rumah-rumah warga Kota Surabaya masih mencapai 79 persen dari total keseluruhan target.

Anna Fajriatin Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya menyebut ada 75.069 KK (Kartu Keluarga) atau 219.427 jiwa yang masuk ke dalam data tersebut.

“Nah, yang sudah ditempeli stiker Keluarga Miskin berdasarkan data sampai Senin kemarin (16/1/2023), sebanyak 79,22 persen atau 59.473 KK dari total yang akan ditempel 75.069 KK. Jadi, teman-teman di bawah terus bergerak,” kata Anna, Rabu (18/1/2023).

Data itu melalui proses panjang yang semula diusulkan setiap RT dan RW. Penempelan stiker dilakukan oleh semua elemen masyarakat, mulai dari RT-RW, LPMK, KSH, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pihak kelurahan dan kecamatan.

“Bahkan, teman-teman saya juga minta untuk melakukan foto geotag, sehingga nanti ke depannya kita akan bisa memetakan stiker Keluarga Miskin itu terpasang di mana saja, dan warga miskin di Surabaya ada di mana saja. Bisa dibuat seperti peta nanti. Dengan cara ini, diharapkan semua bantuan atau intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah bisa tepat sasaran dan mereka bisa terangkat dari kemiskinan,” katanya.

Anna menyebut, tidak semua warga yang terdata sebagai keluarga miskin mau ditempeli stiker. Petugas di lapangan justru menemukan warga yang menolak.

Bagi warga yang menolak, Anna minta, pihak kelurahan atau kecamatan membuat laporan bahwa warga itu menolak rumahnya ditempeli stiker Keluarga Miskin. Otomatis, juga menolak berbagai bantuan atau intervensi dari pemerintah. Periode selanjutnya, warga tersebut akan diusulkan penghapusan dari Keluarga Miskin.

“Tapi, tidak sedikit juga yang berbondong-bondong ke kantor Dinsos untuk mendaftarkan diri atau keluarganya sebagai Keluarga Miskin. Bahkan, mereka juga meminta rumahnya segera ditempeli stiker Keluarga Miskin itu. Jadi, kalau keluarga tersebut memang tidak mampu, maka dia akan sangat bersyukur ditempeli stiker ini,” ujarnya.

Anna memastikan penempelan stiker rumah warga miskin akan memudahkan BPS. Jika ada survei saat rumah kosong, maka petugas BPS cukup scan barcode di stiker lalu akan muncul bantuan yang diterima oleh keluarga itu.

“Di samping itu, ke depannya semua bantuan dan intervensi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan Pemkot Surabaya akan berpedoman pada data Keluarga Miskin tersebut. Apalagi sudah ada Surat Edaran Sekda bahwa semua intervensi harus mengacu pada data tersebut,” tegasnya.

Anna turut memaparkan, dari Keluarga Miskin di Surabaya sebanyak 75.069 KK (Kartu Keluarga) atau 219.427 jiwa, yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem sebanyak 23.530 jiwa.

“Jadi, ini sudah keputusan bersama dan ini ditentukan dan diusulkan oleh warga sekitar di dalam satu RT itu,” kata dia.

Sementara itu, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya berkomitmen untuk terus mengentas kemiskinan di Kota Surabaya. Seluruhnya ditargetkan lepas dari garis kemiskinan setahun kedepan.

“Targetnya satu tahun. Kita bergerak bersama dengan RW-nya. Karena saya ingin membangun Surabaya ini dengan guyub rukun,” ujar dia.

Eri juga memastikan, intervensi yang diberikan pemkot tak hanya kepada warga miskin. Tapi juga terhadap warga yang rentan atau pra miskin.

“Kita sentuh juga yang rentan miskin atau pra miskin agar tidak menjadi miskin. Tapi, kalau keluarga miskin, kita berikan tambahan seperti bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan macam-macam,” terangnya.

Selain melalui sejumlah intervensi bantuan, upaya menambah penghasilan warga miskin dan rentan miskin dilakukan pemkot dengan mengalokasikan anggaran Rp3 triliun pada tahun 2023 untuk program kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita angkat (ekonominya) agar tidak menjadi miskin dalam satu tahun ke depan. Sehingga orang Surabaya tidak njagakno (menggantungkan) bantuan saja. Tapi bagaimana dia bisa berusaha dan lepas dari kemiskinan,” pungkasnya. (lta/iss/rst)