Antv – International Maritime Organization (IMO) berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon kapal sebesar 40% pada tahun 2030 dan memotong setengah dari total emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 guna mengatasi tantangan lingkungan.

Sebagai anggota aktif IMO, Indonesia memegang peranan strategis di jalur pelayaran internasional, menempatkannya dalam posisi yang sangat penting untuk memimpin upaya menciptakan pelayaran dan lingkungan laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Sebagai salah satu negara anggota IMO, Pemerintah Indonesia mendukung penerapan green shipping dengan menerbitkan sejumlah regulasi aksi mitigasi, diantaranya kewajiban penggunaan bahan bakar rendah sulfur, kewajiban penggunaan scrubber untuk kapal sebagai pembersih gas buang, peremajaan kapal, penggunaan alat bantu navigasi yang ramah lingkungan, dan kewajiban melaporkan konsumsi bahan bakar kapal untuk semua kapal berbendera Indonesia,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Arif Priadi pada Focus Group Discussion on Green Shipping and Energy Efficiency di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Kamis (11/1/2023).

Green Shipping, atau pengaplikasian teknologi ramah lingkungan dalam transportasi laut, memiliki tujuan utama untuk mengurangi pencemaran laut akibat konsumsi tinggi bahan bakar fosil dalam pelayaran.

Menurut Capt.Antoni, seorang ahli maritim, sektor pelayaran internasional, yang menyumbang sekitar dua hingga tiga persen dari emisi global karbon dan gas rumah kaca, membutuhkan kontribusi aktif dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai dekarbonisasi.

Pemerintah juga sedang fokus membangun infrastruktur maritim yang mendukung green shipping, tetapi tetap mematuhi prinsip-prinsip Paris Agreement dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerjasama bilateral, Indonesia dan Denmark telah menunjukkan komitmen mereka untuk menanggapi isu perubahan iklim, dengan terlibat dalam perjanjian pada tahun 2016 untuk melindungi lingkungan laut dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai.

“Sejak tahun 2021, kedua negara juga telah memulai kerja sama dan terus konsisten melakukan upaya-upaya dekarbonisasi di sektor pelayaran,” ungkapnya.

Ia menambahkan Kementerian Perhubungan pun terus mendorong untuk meningkatkan kesadaran dan kolaborasi antar stakeholders dalam menciptakan inovasi untuk implementasi green shipping.

“Dengan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, diharapkan dapat mewujudkan industri perkapalan yang berkelanjutan demi melindungi lingkungan maritim untuk generasi mendatang,” pungkas Capt.Antoni.

Focus Group Discussion (FGD) on Green Shipping and Energy Efficiency ini menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah dan pakar, diantaranya perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. Pertamina (Persero), Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan PT Pelindo (Persero).