KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono
mengungkapkan fokus Kementerian KP di tahun 2024, yakni melanjutkan pelaksanaan
program-program prioritas berbasis Ekonomi Biru.

Program tersebut dikebut pelaksanaannya untuk keberlanjutan ekosistem sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

"Kita bicara bukan hanya penangkapan, hasil laut dan sebagainya tapi juga mengelola
ruang laut. Kemudian bagaimana mengembangkan budidaya, melalui model-model berbasis kawasan," kata Menteri Trenggono.

"Kemudian, bagaimana masyarakat pesisir menjadi masyarakat produktif. Bagaimana bisa mencapainya tentu harus ada intervensi pemerintah salah satunya melalui program kampung nelayan modern," ujar Menteri Trenggono dalam konferensi pers Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan 2024 di Ruang Command Center Kementerian KP, di Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Program prioritas Ekonomi Biru Kementerian KP mencakup lima agenda besar. Pertama,  perluasan kawasan konservasi laut. Kedua, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota. Ketiga, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Keempat. pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

Baca juga: Genjot Produksi Ikan Patin di Tanah Bumbu, Kementerian KP Kembangkan SFV Seluas 157 Hektar

Adapun dalam penyiapan kerangka kebijakan Ekonomi Biru, telah diterbitkan dua Peraturan
Pemerintah (PP), yaitu No 11 Tahun 2023 dan PP No 26 Tahun 2023.

Selain itu, terdapat beberapa PP yang telah diselesaikan oleh Kementerian KP, di antaranya untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasilsedimentasi di laut.

Mengenai dua kebijakan ini Menteri Trenggono memastikan pelaksanaan keduanya harus dibarengi dengan kajian dan kesiapan matang, baik sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya.

"Dua-duanya masih belum dijalankan ya, masih terus dimatangkan agar saat diimplementasikan seluruhnya siap," urai Menteri Trenggono dalam siaran persnya, Rabu.

Lebih jauh Trenggono memaparkan, bentuk implementasi program Ekonomi Biru di
2024, di antaranya penguatan infrastruktur teknologi monitoring, melanjutkan
pembangunan modeling budidaya, serta integrasi perizinan antara pemerintah pusat dan
daerah.

Lalu juga memperbaiki dan melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil serta terluar dari kerusakan, penguatan sarana prasarana pelabuhan, penangangan sampah plastik di laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Baca juga: Lewat SFV, Balai Kementerian KP di Gondol Sukses Tingkatkan PNBP Jadi Rp 788 Juta

Untuk modeling budi daya misalnya, pembangunan dilakukan di sejumlah lokasi.
Contohnya seperti modeling budi daya udang berbasis kawasan di Sumba Timur, modeling
budi daya ikan nila di Karawang, modeling budidaya kepiting di Pasuruan, modeling
budi daya rumput laut di Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara, serta modeling budi
daya lobster di Batam.

"Kementerian KP juga akan terus mengembangkan sistem infrastruktur ocean big data. Di tahun 2024 ini, kami juga memulai pengadaan satelit nano untuk pemantauan dan
pengawasan perairan Indonesia, serta melanjutkan penyusunan Ocean Accounting,"
beber Trenggono.

Dari rentetan pelaksanaan program prioritas tersebut, Kementerian KP memiliki target, yakni capaian produksi perikanan sebesar 30,85 juta ton, nilai ekspor produk perikananmencapai 7,20 miliar dollar Amerika Serikat (AS), Nilai Tukar Nelayan di angka 108 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan di angkat 105.