KNews.id – Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. IKN Nusantara ditargetkan menjadi Ibu Kota Indonesia menggantikan Jakarta di 2024 ini. Lantas, bagaimana nasib Jakarta usai tak lagi menjadi Ibu Kota?

Kurator IKN Ridwan Kamil menyebut, pembangunan IKN bukan berarti serta merta menelantarkan permasalahan Jakarta.

Malah, kata Ridwan, berbagai persoalan Jakarta justru berkurang dengan pindahnya status ibu kota, sekaligus memberikan benefit bagi Jakarta sendiri.

“Dengan pindah ke IKN memang tidak menyelesaikan 100 persen.

Tetapi ibarat kalau kita nahan beban pakai tas ransel, ini kilogram berat kita sudah agak berkurang dengan konsep IKN walaupun beban beratnya masih ada sebagaimana sebuah kota megapolitan,” ujar Ridwan Kamil dalam konferensi pers.

Ridwan Kamil memiliki peran khusus yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di IKN. Dia diminta untuk menjadi kurator sekaligus pengawas arsitektur untuk bangunan-bangunan di IKN. Kang Emil, sapaan karib Ridwan Kamil mengatakan apapun yang mengurangi beban Jakarta adalah sebuah solusi. Menurutnya, IKN bisa membantu Jakarta mengatasi kemacetan, polusi serta ketimpangan.

“Supaya tidak polusi tidak macet? kalau saya ya usulin WFH (work from home) itu dipermanenkan untuk industri-industri tertentu. Jangan pas Covid-19 kita bisa WFH,” kata dia. Menurutnya, pindahnya Ibu Kota ke IKN akan menjadi sebuah gagasan besar untuk Jakarta.

Memungkinkan Gedung Kementerian akan beralihfungsi menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya yang bisa dirasakan warga Jakarta. Saat ini, kata dia, aset-aset yang ditinggalkan di Jakarta sekitar Rp 1.600 triliun menurut Kementerian Keuangan, dan Rp 300 triliun yang siap dikonversi secepatnya.

Tak hanya itu, gedung kementerian yang kosong juga bisa saja dijadikan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun hunian vertikal. Namun, hal itu harus menunggu visi tata ruang dari Gubernur Jakarta terlebih dahulu.

“Jadi Jakarta, poin saya, akan mendapat banyak benefit (keuntungan) dengan pengurangan beban pindahnya IKN dan juga pasca aset-aset itu nanti dikonversi dikemaslahatan,” terang Ridwan Kamil.

Untuk itu, Ridwan Kamil meminta semua pihak untuk mendukung pembangunan IKN yang sudah lama dicita-citakan pemimpin terdahulu. Di antaranya, ide pemindahan ibu kota pada zaman Presiden Soekarno di Palangkaraya, ide Presiden Soeharto di Jonggol, dan saat ini terealisasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, ide pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman kolonial namun gagal, misal sudah jadi idenya Bung Karno di Palangkaraya, sudah menjadi IKN-nya pak Harto ada SK-nya di jonggol, dan takdirnya di zaman Pak Jokowi.

“Sehingga IKN ini kita sukseskan, kita bersamai, silahkan kritisi tapi dalam konteks membersamai,” pungkas Ridwan Kamil.

Anggaran IKN di 2023

Sepanjang 2023, Pemerintah telah menghabiskan Rp 26,7 triliun untuk membangun IKN. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (3/1/2024). Jumlah ini setara dengan 97,6 persen dari pagu anggaran IKN di APBN 2023.

“IKN tahun ini (2023) kita belanjakan Rp 26,7 triliun, anggaran total Rp 27,4 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Realisasi anggaran sebesar Rp 26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 24,3 triliun serta noninfrastruktur Rp 3,0 triliun. Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman (pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan), serta pembangunan jalan tol IKN.

Kemudian, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.

Sementara anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), dukungan pengamanan Polri, operasional Otorita IKN (OIKN), serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.

Adapun total alokasi anggaran IKN dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp 72,8 triliun. Dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, realisasi sementara 2023 sebesar Rp 26,7 triliun, dan alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 40,6 triliun.

“Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun,” ujar Sri Mulyani.

Dana Non-APBN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) optimistis target 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara bukan berasal dari APBN dapat tercapai. Kepala OIKN Bambang Susantono yakin tahun ini akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara.

“Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi,” kata Bambang di Penajam, beberapa waktu lalu. Menurut dia, sekitar 19-20 persen dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia ini berasal dari APBN.

Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sepanjang 2023 sebut Bambang, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang Rp 41 triliun.

“Selanjutnya sektor komersil di antaranya, pembangunan restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, serta prasarana transportasi udara penunjang Kota Nusantara,” ucapnya. Berdasarkan data OIKN, sekitar 15 investor bakal melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia, pada Januari sampai Februari 2024.

“OIKN sangat terbuka kepada investor yang sejalan dengan visi ibu kota negara masa depan Indonesia menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, serta kota yang nyaman dan indah untuk ditinggali,” kata Bambang Susantono. (Zs/Trbn)