SAMARINDA - Kalimantan Timur (Kaltim) dipilih menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru yang dinamai Nusantara karena wilayah ini selain memiliki lingkungan yang relatif masih asri, juga didukung fasilitas yang cukup memadai.

Provinsi ini sudah memiliki dua bandar udara internasional dan dua pelabuhan yang representatif, di samping infrastruktur lain seperti jalan tol, fasilitas pendidikan serta kesehatan yang memadai.

Setelah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dibawah otoritas sendiri yaitu Otoritas Ibu Kota Negara (IKN), Kaltim akan menjadi kawasan penyangga utama.

Sebagai kawasan penyangga, Kaltim akan menjadi mitra bagi IKN untuk memenuhi kebutuhan di ibu kota baru tersebut. Tentu saja, pembangunan di kawasan penyangga utama ini tidak boleh tertinggal dari IKN.

Terkait hal tersebut, berbagai capaian sudah ditunjukkan oleh provinsi yang pada tanggal 9 Januari ini merayakan hari jadi ke-67, baik di bidang kesejahteraan, pelayanan publik, dan pendidikan.

Baca Juga :

Salah satu capaian yang patut dibanggakan adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah berjuluk Benua Etam ini.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, persentase penduduk miskin ekstrem Kaltim pada 2022 dan 2023 hanya 0,10 persen atau sekitar 3.910 jiwa, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Angka kemiskinan ekstrem nasional pada Maret 2023 tercatat sebesar 1.12 persen.

Hal ini menjadi bukti bahwa upaya pemerintah provinsi dalam memberdayakan masyarakat miskin telah membuahkan hasil. Bahkan, Kaltim diprediksi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas kemiskinan ekstrem pada 2024.

Prestasi Kaltim ini mendapat acungan jempol dari Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tim Evaluator yang dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Ahmad Husin Tambunan juga memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, dan perizinan di Kaltim.

Selain kemiskinan ekstrem, Kaltim juga telah memenuhi 10 indikator prioritas yang telah dicapai, yaitu kesehatan, stunting, layanan publik, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan pengangguran.

Kaltim juga memiliki program rumah layak huni (RLH) yang berhasil melampaui target. Selama periode 2019-2023, sebanyak 25.539 unit rumah layak huni sudah dibangun, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 25.000 rumah. Program ini bersumber dari pendanaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Baca Juga :

Dengan adanya program RLH, Kaltim berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadikan provinsi ini sebagai tempat yang nyaman bagi pendatang.

Apalagi, setelah ibu kota resmi dipindah, akan banyak pendatang dari daerah lain yang menetap di kawasan penyangga ini. Salah satu alasan penting lain dipilihnya wilayah Kaltim sebagai lokasi IKN adalah kondisi sosial yang relatif tenang dan dinilai memiliki potensi konflik rendah.Ant/S-2

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara