Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengancam akan copot ketua RT/RW mau pun LPMK terpilih, jika kedapatan terlibat praktik pungutan liar (pungli).

Eri meminta seluruh ketua RT/RW dan LPMK terpilih, bekerja sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 112 Tahun 2022.

“Di dalam perwali, aturannya bisa mencopot itu (RT/RW dan LPMK). Saya yakin, yang terpilih itu bisa bekerja untuk kepentingan umat. Bukan untuk kepentingan wali kota maupun partai,” tutur Eri, Kamis (19/1/2023).

Untuk itu, ketua RT/RW dan LPMK terpilih diminta bekerja sesuai kontrak kinerja melayani masyarakat. Tidak boleh ada pungutan liar (pungli) ketika warga membutuhkan pelayanan.

“Misal, ada warga mengurus akta kelahiran, lalu diminta duit, yo dicopot (ya dicopot). Sama dengan kontrak kinerjanya ASN. Apakah mau ketika melakukan pungli, kemudian diperiksa kepolisian dan kejaksaan?,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Eri juga meminta warga melapor jika mengalami pungli atau disulitkan ketika mengurus administrasi kependudukan (adminduk).

“Boleh isi kas, tapi seikhlasnya, jangan seikhlasnya tapi minimal Rp400 ribu, ya salah. Kalau terjadi pungli, saya bakal laporkan ke kepolisian dan kejaksaan,” tegasnya.

Imbauan itu, lanjut Eri, akan disegera disampaikan ke seluruh Ketua RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang baru.

Selain itu akan ada arahan soal aplikasi layanan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mulai dari aplikasi Sayang Warga, WargaKu, hingga jumlah stunting di masing-masing wilayah.

“Nanti saya tunjukkan aplikasinya, jadi setiap RT/RW bisa melihat, warganya yang dapat bantuan kemiskinan berapa, yang stunting siapa, yang putus sekolah siapa. Itu bisa dilihat,” kata Wali Kota.

Harapannya, seluruh Ketua RT/RW dan LPMK mau turun dan mengetahui secara langsung, warganya yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

“Jangan sampai, sebagai Ketua RT/RW dan LPMK bekerja bukan untuk kepentingan umat. Kemarin pemilihan RT/RW dan LPMK kan sempat gegeran, makanya nanti saya kumpulkan, jangan pernah ada kepentingan lain, selain untuk umat,” tandasnya. (lta/bil/ipg)