JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi menyampaikan, seorang calon presiden (capres) tidak berhak mengomentari soal etika calon presiden lainnya.

Dia menyatakan, yang berhak berbicara etika hanya filsuf.

Hal ini diungkapkannya menanggapi kritik calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan kepada calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal etika dalam debat capres ketiga minggu lalu.

"Masak berhak sih ngomong etika, yang berhak ngomong etika filsuf saja. Jangan capres bilang satu dan yang lain enggak beretika, jangan," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Anies Singgung Etika di Debat Pilpres, Jokowi Tanggapi dengan Tawa

Menteri Komunikasi dan Informatika ini menuturkan, sah-sah saja seseorang mengimbau orang lain. Namun, kata Budi, imbauan itu harus pada tempatnya.

"Bukan ranahnya capres bicara etika. Mengimbau boleh, tapi (yang kemarin) bukan pada tempatnya," ucap Budi.

Lebih lanjut ia menyatakan, pemerintah netral pada Pilpres 2024.

Kerja-kerja pemerintahan tetap berjalan meski beberapa menteri berada pada partai yang berbeda-beda.

"Komitmen pemerintah netral, pasti dong pemerintah komitmen netral, sekarang saja semua menteri yang datang dari berbagai pasangan (calon). Pemerintah tetap solid mengerjakan tugas-tugasnya, dan fokus bekerja untuk melayani rakyat gitu," ujar dia. 

Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan bertanya kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara.

Baca juga: Momen Bahlil Jingkrak-jingkrak, Usai Prabowo Sebut Anies Sesat Bicara Etika

Anies menganggap, semakin tinggi seorang pemimpin semestinya tak banyak memikirkan soal teknis tapi bergerak berdasarkan nilai yang diyakini.

“Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai, bukan lagi teknis-teknis,” ujar Anies dalam debat capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Anies lantas menyinggung Prabowo yang melibatkan orang dalam pada pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Anies menuding masih ada penunjukan perusahaan tertentu yang diindikasikan nepotisme pada pengadaan alutsista dan proyek food estate.

"Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak di Kementerian Pertahanan banyak orang dalam di pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defence Security, lalu orang dalam di food estate,” tutur dia.

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung kembali soal penunjukan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Pasalnya, laju Gibran menjadi bakal RI-2 terbuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengganti batas usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Lalu, putusan MK itu dinilai telah melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

“Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap dengan cawapres yang melanggar etika artinya ada kompromi etika. Kemudian Bapak mengolok-olok tentang etika, saya tidak tega mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Bapak soal ini?” imbuh dia.