JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyindir soal kebijakan pemerintah menaikkan gaji TNI dan Polri untuk 2024.

Menurut Anies, kenaikan gaji aparat keamanan tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mula-mula, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan dan keamanan Tanah Air.

Sehingga, semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan.

Baca juga: Fenomena Anies Bubble, Pakar Ungkap soal Kekuatan Netizen dalam Politik

Namun, menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk.

"Dari sisi kebijakan lebih parah, kenapa? Karena di era Pak SBY (Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono), kenaikan gaji (TNI-Polri) terjadi 9 kali," ujar Anies saat sesi tanya jawab di debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

"Selama era ini hanya naik 3 kali, dan akan naik nanti tahun depan, karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya," tegasnya.

Meski demikian, Anis menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius.

Indikasinya, besaran tunjangan kinerja (tukin) TNI dan Polri hanya sekitar 80 persen.

Anies kemudian membandingkan tukin TNI-Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Kemen PUPR.

"Lihat Kemenkeu, lihat Kemen PUPR, menteri-menterinya mengusahakan kenaikan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi (kebijakan membeli) alutsista bekas yang itu risikonya besar buat tentara kita," ungkap Anies.

Baca juga: Sebut Anies Menyesatkan, Prabowo: Anda Tidak Pantas Bicara soal Etik!

Merujuk kondisi tersebut, Anies menyatakan skor kinerja Kementerian Pertahanan seharusnya berada di bawah 5.

"Menurutnya skornya di bawah 5, kalau 5 ini ketinggian menurut kami," tegas Anies.