Jakarta, Gatra.com - Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin meminta adanya pengawasan ketat terhadap penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan di tengah kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ujang menekankan pentingnya peran pengawasan ketat terhadap penyaluran bansos oleh pemerintah untuk mencegah politisasi. Ia berharap, adanya pengawasan yang ketat dari seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik agar tidak ada celah bagi siapapun yang ingin memainkan atau mempolitisasi bansos.

"Pengawasan menjadi solusi mencegah politisasi bansos tanpa perlu menghentikan penyaluran karena bansos merupakan hak rakyat," kata Ujang kepada awak media, Sabtu (6/1).

Sebelumnya, kekhawatiran serupa pun diutarakan oleh Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menginginkan pemberian bansos kepada masyarakat untuk sementara ditunda hingga pelaksanaan pemilu.

Meskipun mendorong adanya penundaan, Cak Imin tetap menekankan agar pendataan penyaluran harus dipastikan tetap diberikan kepada warga. "Jatah bansos tetap diberikan tetapi proses penerimaannya, supaya tidak ada yang numpang, itu ditunda," kata Cak Imin di Jakarta, Selasa lalu.

Senada, Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Sudirman Said pun mengingatkan kepada pemerintah jika bansos untuk alat politik demi kepentingan suatu kelompok, hal tersebut sama saja dengan tindak korupsi.

Menurut dia, definisi yang paling mudah soal korupsi adalah saat kewenangan pada jabatan publik justru untuk kepentingan pribadi. Hal itu mengingatkan bahwa bansos itu merupakan hak rakyat.

"Jadi, kalau menggunakan bansos sebagai alat politik kelompok tertentu, by definition bisa masuk dalam kategori korupsi, hati-hati!" kata Sudirman.

Bukan hanya dari kubu AMIN, juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Romli juga menilai adanya potensi politisasi terhadap program bansos oleh kubu Prabowo-Gibran. Menurut dia, narasi bansos dari Jokowi telah dilakukan berulang kali oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Padahal, kata dia, bansos merupakan hak rakyat dan menggunakan uang negara.

“Bansos adalah bantuan negara, bantuan pemerintah yang diserahkan kepada mereka yang berhak. Uangnya juga adalah uang negara,” kata dia.

16