Lamongan (beritajatim.com) – Bawaslu Kabupaten Lamongan bakal memberangkatkan sebanyak 81 Panwaslu Kecamatan untuk mengikuti kegiatan Apel Akbar Siaga Pengawasan Pemilu Tahun 2024, di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Jalan Pulosari III No. 87, Sawunggaling, Surabaya, pada Jumat (10/11/2023).

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan, Toni Wijaya mengatakan bahwa 81 Pengawas tingkat Kecamatan tersebut berasal dari 27 kecamatan se-Lamongan, yang masing-masing terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota pengawas.

Selain Panwascam, Toni menyebut, pihaknya bersama komisioner dan kepala sekretariat Bawaslu Lamongan juga akan turut mengikuti apel tersebut. Rombongan dari Lamongan ini akan berangkat menggunakan bus pada dini hari nanti.

Rombongan dari Lamongan akan bergabung dengan rombongan pengawas dari 28 kabupaten dan 9 kota lain se-Jawa Timur. Sedangkan pelaksanaan apel itu bakal dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits.

BACA JUGA: Bawaslu Lamongan Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Pemilu

“Apel ini bakal diikuti oleh seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam se-Jawa Timur. Kami dari Lamongan siap hadir untuk mengikuti apel tersebut,” ujar Toni, Kamis (9/11/2023).

Secara rinci mengenai agenda apel, Toni menjelaskan bahwa apel ini digelar dalam rangka untuk membangun spirit dan menguatkan semangat jajaran Pengawas Pemilu di Jawa Timur.

“Pada momen hari pahlawan, tanggal 10 November ini kita gunakan untuk melakukan konsolidasi akbar demi mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, berintegritas dan bermartabat,” terangnya.

Lebih lanjut, Toni berpesan kepada seluruh jajaran Panwascam se-Lamongan agar selalu solid dalam menjalankan tugas kepengawasan sekaligus sigap dalam melakukan pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran, terutama politik uang, politisasi SARA, hoaks, dan lainnya.

BACA JUGA: Bawaslu Lamongan Salurkan 20 Ribu Liter Air Bersih dan Sembako ke Warga Terdampak Kekeringan

Pihaknya juga mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu. Dengan demikian, Pemilu 2024 yang bersih benar-benar diwujudkan.

“Pengawas dituntut untuk berani mengambil tindakan apabila menemukan pelanggaran di lapangan dan tidak boleh asal dalam menggunakan kewenangannya. Meski begitu, untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis ini bukan hanya tugas dan tanggungjawab penyelenggara Pemilu saja, namun diperlukan sinergitas dari semua elemen masyarakat,” paparnya. [riq/suf]