JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Papua Barat Daya dari Partai Perindo, Tamar Bafadal berjanji akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat jika terpilih dalam kontestasi Pileg 2024 mendatang. Ia menyoroti masih banyaknya masyarakat yang berada di garis kemiskinan.

Hal itu disampaikan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia bertajuk 'Kaya Akan Sumber Daya Alam, Papua Barat Daya Provinsi Baru yang Potensial' pada Jumat (5/1/2024).

"Masyarakatnya banyak yang berada di garis kemiskinan, perekonomiannya lemah. yang saya inginkan hingga mau mencalonkan diri untuk mengangkat harkat dan martabat mereka ke depan kalau memang insyaallah allah izinkan saya untuk duduk di DPR RI itu yang akan saya kerjakan untuk masyarakat," kata Tamar.

"Kalau saya diizinkan oleh masyarakat yang akan saya perbuat akan kembali ke masyarakat," tambahnya.

Tamar yang maju dari Partai Perindo berlambang sayap rajawali dengan nomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 sesuai ketetapan KPU itu terus turun langsung ke masyarakat mengenalkan partai yang diketuai Hary Tanoesoedibjo itu.

Ia pun mengungkap respons masyarakat Papua Barat Daya sangat senang dan menilai Partai Perindo yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 itu tidak ada cacat dalam arti bersih tanpa campuran apapun.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

"Saya setiap hari kesibukannya terjun langsung ke masyarakat saya bertemu langsung disitu saya berbicara mengenalkan partai ini ke masyarakat. Disitu masyarakat sangat antusias senang banget dengan partai ini karena belum ada cacatnya di Papua Barat. Jadi mereka memiliki pernyataan bahwa Partai Perindo ini bersih seperti bensin yang tanpa ada campuran," ujarnya.

Tamar mengakui potensi alam Papua Barat Daya luar biasa, Namun Ia pun mendapat keluhan masyarakat terutama masalah pendidikan dengan masih adanya pungutan biaya yang seharusnya gratis.

"Hal yang saya dapatkan ketika terjun langsung ke lapangan yakni mulai dari Pendidikan, yang sekarang pemerintah sudah membicarakan bahwa akan ada UU khusus pendidikan yang tidak boleh dipungut biaya dan segala macam sudah bebas seharusnya. Namun kenyataannya sekarang mereka masih tetap dipungut biaya harusnya gratis," ungkapnya.