FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Polemik bantuan sosial (bansos) yang diduga menjadi alat kampanye ditanggapi pihak Istana. Meraka akan terus menyalurkannya.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebutkan jika pemberian bansos tidak terkait dengan proses pemilu. Selain itu, pemberiannya harus terus dilakukan meski mendekati masa pemilu. 

“Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin,” katanya, kemarin.

Pendanaan bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui dengan DPR. Bansos tidak tidak terkait dengan proses pemilu. 

Ari juga mendengar ada permintaan penundaan penyaluran bansos selama pemilu. Menurutnya penundaan ini harus memikirkan dampak kepada keluarga miskin. Sebab harga bahan pokok naik dan ini menyebabkan kesulitan bagi mereka.

“Karena tujuan uyama bansos adalah sebagai perlindungan sosial agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi kenaikan harga pangan senagai dampak El-Nino maupun gangguan supply chain yang berdpak pada kenaikan harga pangan global,” katanya. 

Untuk penyalurannya pun sudah jelas. Bansos ditargetkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data ini sumbernya sesuai nama dan alamat. Pemerintah terus melakukan perbaikan kualitas implementasi dan sasaran program. Agar penyaluran ini tepat sasaran. 

“Penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan dari pusat hingga daerah dan juga desa. Pelaksanaannya juga terbuka untuk diawasi berbagai pihak,” katanya.

Pada kesempatan lain Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menyebut bahwa bansos tidak boleh diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini dikatakan Anies dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat. “Itu uang rakyat yang dititipkan,” katanya. 

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah tidak sepakat bansos disetop gara-gara khawatir ditunggangi politik. Apalagi bansos itu didanai APBN dan untuk masyarakat miskin.

"Apalagi kalau menyasar masyarakat miskin ekstrem. Kebutuhan mereka tetap jalan, masak bantuan disetop," katanya. 

Dia mengatakan selama belum dicarikan solusi penggantinya, bansos harus tetap disalurkan. Termasuk menyambut gelaran Pemilu seperti sekarang.

Trubus mengatakan bansos bisa distop, jika ada gantinya. Misalnya untuk sementara waktu dana bansos diganti dengan CSR perusahaan-perusahaan swasta atau pelat merah. 

Keberadaan bansos sendiri sejak awal memang bermuatan politis. Saat ini tinggal peran Bawaslu di seluruh tingkatkan untuk mengawasi penyalurannya.

Apakah memang benar dalam penyaluran bansos, ada muatan politik praktis. Misalnya ditempeli stiker calon presiden atau wakil presiden tertentu. (wan/lyn/jpg/zuk-dir)