PIKIRAN RAKYAT - Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai, pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyebut dukungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut, Jawa Barat, terhadap Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 bukan pelanggaran merupakan hal yang menyakiti nurani dan etika. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara di Pondok Pesantren Darul Muwahhidin, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis, 4 Januari 2024.

Cak Imin menilai, sebagai pegawai honorer maupun aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkup pemerintahan, petugas Satpol PP mesti bersikap netral. Apabila netralitas dilanggar oknum di suatu daerah, maka dikhawatirkan akan terjadi tindakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu.

"Kalau Satpol PP tidak netral, gimana bahayanya kita ini? Pilih kasih," tutur dia, "gambar yang didukung yang akan dibiarkan, gambar yang saingannya akan diturunkan. Ini harus dilawan."

Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut menyatakan dukungannya secara tidak langsung kepada Gibran Rakabuming Raka. Juru bicara oknum Satpol PP itu mengatakan, berasal dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid buka suara ihwal adanya video Satpol PP Kabupaten Garut yang mendukung Gibran Rakabuming Raka.

"Serahkan saja sama Bawaslu, sama aturan yang berlaku. Kalau memang melanggar aturan, ya, ditindak. Ya, silakan saja kalau memang seperti itu," katanya di Jakarta Selatan, Rabu.

Dia menegaskan, pihaknya tak menjalin komunikasi dengan oknum Satpol PP itu. "Kita ini tahu batas-batas mana yang boleh kita masuki, mana yang enggak boleh kita masuki."

Anggota Satpol PP Garut yang deklarasikan dukungan untuk cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Garut Tubagus Agus Sofyan mengungkapkan, pihaknya memeriksa pembuat video dan para oknum yang ada dalam video dukungan kepada anak sulung Presiden Joko Widodo itu.

"Saat ini kaitan dengan video tersebut, sedang kami proses dengan provost Satpol PP Garut," tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa.

Dia menyayangkan kejadian itu, terlebih Satpol PP Kabupaten Garut sudah berikrar netral di Pemilu 2024. Pihaknya masih mendalami lebih lanjut pembuatan video itu.

"Kami belum bisa memastikan kapan video itu dibuat, namun kemungkinan sebelum pelaksanaan ikrar," tutur dia, "untuk pengambilan videonya diperkirakan di salah satu pos yang ada di pusat kota."

Status oknum yang berada dalam video itu, kata dia, bukan ASN, pegawai negeri sipil (PNS), maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kendati demikian, pihaknya sangat menyayangkan lantaran mereka mengatasnamakan dan menggunakan seragam Satpol PP.

"Kami juga akan investigasi siapa pembuat videonya, takutnya ada orang partai yang mengiming-imingi. Kami lakukan investigasi, kami pastikan Satpol PP netral," ucapnya, seperti dilaporkan Antara.***