JAKARTA, KOMPAS.com - Koodinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat saat ini tidak berhubungan dengan proses pemilihan umum.

Ari menegaskan, pemberian bansos merupakan bantuan untuk masyarakat kecil yang telah disetujui bersama antara pemerintah dengan DPR.

"Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, yang pendanaannya bersumber dari APBN," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (4/1/2024).

"Dan telah disetujui bersama pemerintah dengan DPR. Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," katanya.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Usul Pembagian Bansos Ditunda Sampai Pilpres Tuntas

Ari lantas menyinggung soal permintaan penundaan penyaluran bansos selama pemilu.

Menurut Ari, usulan harus mempertimbangkan masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan akibat naiknya harga bahan pokok.

"Karena tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan/perlindungan sosial agar masyarakat/keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan," kata Ari.

"Sebagai dampak El Nino maupun gangguan "supply chain" yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," lanjutnya.

Lebih lanjut Ari menjelaskan, target sasaran penyaluran bansos juga jelas, yakni keluarga penerima manfaat (KPM) bersumber dari data by name by adress.

"Dan pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan untuk menekan "exclusion error" untuk memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran," tambahnya.

Baca juga: PDI-P: Bansos Hak Rakyat, Bukan Kemurahan Pemerintah

Selain menyalurkan Bansos, tutur Ari, pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi.

Pengurangan kantong-kantong kemiskinan, kata dia, juga dilakukan melalui program perbaikan infrastruktur pemukiman di desa hingga perkotaan.

Strategi tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024.

Sebelumnya diberitakan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengusulkan pemerintah menunda pembagian bansos sampai dengan pemilihan presiden (pilpres) 2024 selesai.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan, pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai akan menguntungkan pasangan calon (paslon) capres-cawapres tertentu.

“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah, tapi presepsi publik seperti itu,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat pada 29 Desember 2023.

“Sebaiknya, usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan sakwasangka,” ucap Pengacara senior itu.

Baca juga: Anies: Bansos Dibeli dari Uang Pajak, Jangan Pernah Diklaim Bantuan Pribadi

Todung memahami bahwa usul itu akan banyak ditolak oleh berbagai pihak.

Akan tetapi, menurutnya, usulan ini harus disampaikan untuk menjamin tidak adanya kecurigaan terhadap pemberi bansos.